Sedangkan Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan Walhi Eksekutif Nasional, Puspa Dewy mengkritisi RKUHP yang mencerminkan pelemahan penegakan hukum lingkungan. Juga memiliki banyak pasal yang mengancam pejuang lingkungan, mempersulit rakyat untuk menuntut kondisi lingkungan yang sehat dan baik sebagaimana diamanatkan Pasal 28H Konstitusi UUD 1945. Selain itu juga memperparah konflik sumber daya alam dan perampasan wilayah kelola rakyat di Indonesia.
Baca Juga: Atas Nama Rakyat Jateng, Gubernur Diberi Gelar Perusak Lingkungan
Pasal-pasal tersebut tidak hanya anti-demokrasi, tetapi rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Pada 2021, Walhi mencatat ada 58 orang dan atau lembaga yang dikriminalisasi ketika memperjuangkan lingkungan hidup.
“Pasal-pasal tersebut berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Apalagi tidak ada sanksi minimum dalam Pasal 344 dan 345 RKUHP justru memberikan keringanan. Tidak memberikan efek jera bagi korporasi,” kata Puspa Dewy.
Berdasarkan tiga hal tersebut, mereka menyampaikan desakan kepada DPR dan Pemerintah dalam siaran pers yang dilansir dari walhi.or.id tertanggal 18 Agustus 2022. Pertama, membahas kembali ketentuan tindak pidana lingkungan hidup dan korporasi dalam masa sidang saat ini.
Baca Juga: Upaya Pemerintah Menekan Kerugian Lingkungan dengan Mengakhiri Penggunaan Merkuri
Kedua, mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP agar tetap menjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.
Ketiga, memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi perbaikan atribusi kesalahan pada korporasi, mengharmonisasi RKUHP dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi dan administrasi negara, serta memperjelas pemidanaan dan sanksi pidana bagi korporasi. [WLC02]
Discussion about this post