Wanaloka.com – Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah terpenuhi aspek kewilayahan, meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Penetapan batas wilayah perairan memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari Ordonansi 1839, Deklarasi Djuanda 1957, hingga UU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Batas Landas Kontinen yang telah mengacu pada UNCLOS 1982.
Guru Besar dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Eka Djunarsjah menjelaskan penetapan batas laut dimulai dari penarikan garis air rendah sepanjang pantai, yakni kedudukan muka laut saat surut dengan topografi pantai membentuk garis pangkal normal. Batas-batas laut ditentukan dari garis pangkal normal ke arah laut, serta garis pangkal yang lain seperti garis pangkal lurus, garis pangkal sungai, garis pangkal pelabuhan, dan secara istimewa, garis pangkal kepulauan.
Penetapan batas perairan Indonesia dilaksanakan melalui survei basepoint sejak 1989 oleh Pusat Hidrografi-Oseanografi Angkatan Laut untuk penentuan titik-titik dasar. Titik-titik dasar itu untuk menetapkan garis-garis pangkal yang digunakan untuk penarikan batas laut. Survei basepoint ini menghasilkan produk lembar lukis teliti skala 1:5000 yang selanjutnya digunakan untuk pembuatan Peta Garis Pangkal skala 1:200.000, Peta ZEE skala 1:1.000.000, serta Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia skala 1:100.000 dan 1:300.000.
Baca Juga: Hari Laut Sedunia, Walhi dan Masyarakat Pesisir Serukan Laut untuk Rakyat Bukan Korporasi
Indonesia memiliki 195 titik dasar, 160 Garis Pangkal (Lurus), Kepulauan, dan 32 Garis Pangkal (Biasa) Normal. Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia tersebut telah didepositkan kepada Sekjen PBB pada 11 Maret 2009.
Sebagai negara kepulauan, penerapan garis pangkal di Indonesia dilakukan, baik batas unilateral, bilateral, maupun trilateral. Penetapan batas perairan bilateral menggunakan prinsip sama jarak maupun prinsip sama adil. Saat ini, 18 segmen batas laut bilateral Indonesia telah diselesaikan, sementara sisanya masih dirundingkan.
Penetapan batas wilayah perairan Indonesia ini akan meningkatkan kedaulatan negara. Sementara kedaulatan negara maupun hak-hak berdaulat di laut harus ditegaskan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Discussion about this post