Wanaloka.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama Proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu, 29 Juni 2025. Proyek ini bagian dari enam subproyek proyek utama, di mana lima proyek dikembangkan di Kawasan Feni Haltim (FHT) Halmahera Timur, Maluku Utara.
Pabrik yang diklaim sebagai ekosistem baterai listrik terintegrasi yang terbesar di dunia ini, merupakan hasil investasi perusahaan asal Tiongkok bernama Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Dengan arah proyek meliputi pemrosesan dari hulu hingga hilir, atau dari tambang, smelter, High Pressure Acid Leach (HPAL), prekursor, sampai katoda.
Proyek itu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar USD5,9 miliar. Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini diklaim mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca juga: Jalal Abdul Nasir, 1 Muharram Jadi Momentum Hijrah Ekologis
Jaringan Adokasi Tambang (Jatam) menilai rencana pembangunan pabrik tersebut mempertegas watak negara yang bebal dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu. Bahkan secara sadar mengabaikan jeritan warga dan kerusakan lingkungan, termasuk penghancuran sumber ekonomi warga lokal yang tanpa henti.
“Pabrik kendaraan listrik senilai 6-7 miliar dolar Amerika Serikat itu justru akan mempercepat laju pembongkaran daratan Halmahera. Memperluas wilayah operasi tambang akibat permintaan pasokan ore nikel, dan memperdalam krisis sosial-ekologis yang sudah kronis,” kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Maluku Utara, Julfikar Sangaji.
Selama lebih dari satu dekade berjalan, operasi tambang dan kawasan industri di Halmahera telah menghancurkan ruang pangan dan sumber air warga. Pencaplokan dan alih fungsi lahan secara masif membuat warga lokal kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
Baca juga: Dugong, Mamalia Laut yang Dilindungi dan Berperan Menyimpan Karbon
Data perusakan bicara
Lahan pertanian dirampas, kebun digusur, dan sungai-sungai tercemar limbah tambang dan industri. Akibatnya, warga terpaksa bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah. Ironisnya, warga juga harus merogoh kocek demi mendapatkan air bersih, sesuatu yang sebelumnya bisa diakses warga secara cuma-cuma.
Warga yang berjuang mempertahankan tanahnya kini justru berhadapan dengan brutalitas negara dan korporasi. Sepanjang paruh pertama 2025, lebih dari 50 warga di Maluku Utara harus berurusan dengan polisi. Banyak di antara mereka mengalami tindakan represif saat berusaha melindungi dan merawat sisa-sisa ruang hidup mereka.
Kasus terbaru terjadi di Maba Sangaji, Halmahera Timur. Sebanyak 28 warga ditangkap paksa oleh polisi saat menggelar aksi protes di atas tanah adat yang dirusak tambang. Penangkapan itu terjadi secara brutal, bahkan saat warga sedang menjalankan ritual adat.
“Tak hanya ditangkap, sebagian dari mereka mengalami kekerasan fisik dari aparat bersenjata lengkap,” ungkap Ketua Salawaku Institute serta warga Halmahera Timur, M. Said Marsaoly.
Sebanyak sebelas orang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ternate.
Pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik ini juga menjadi alarm bahaya bagi suku O’Hongana Manyawa, yang hidup secara nomaden di hutan Halmahera. Proyek pabrik raksasa ini tentu membutuhkan pasokan ore nikel dalam jumlah yang besar. Sebagian besar diperoleh dari wilayah pendudukan yang tak lain adalah rumah dan tanah adat suku O’Hongana Manyawa.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Intai Sepekan Depan, Waspada Liburan ke Puncak hingga Labuan Bajo
Dengan demikian, suku yang selama ini hidup terisolasi dan bergantung pada kelestarian hutan, berisiko besar akan disingkirkan demi ambisi proyek ‘transisi energi’ untuk kendaraan listrik.
Di tengah krisis yang pelik dan memilukan akibat kekerasan aparat terhadap warga, perampasan tanah, hingga kerusakan lingkungan yang massif, data resmi menunjukkan luasan wilayah Maluku Utara telah dikuasai industri ekstraktif.
Berdasarkan dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Utara Tahun 2023-2042, lahan seluas 1.192.623 hektare atau sekitar 16 kali luas Singapura telah berada di bawah pendudukan tambang.
Discussion about this post