“Gubernur Sumarera Utara sudah memberi atensi tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card (kartu hijau),” kata Azizul.
Kemenpar telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Sumatera Utara untuk memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP), mendukung penuh langkah-langkah yang diambil semua pihak dalam mengelola geopark ini.
Geopark Kaldera Toba diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) oleh Pemprov Sumatera Utara, khususnya melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Proses pengusulan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta Kementerian Pariwisata yang berperan dalam mendukung dan mengkoordinasikan upaya untuk memastikan Geopark Toba memenuhi kriteria yang ditetapkan UNESCO.
Baca juga: Mengapa Warna Ayam Cemani Serba Hitam?
Pada tahap awal, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba yang ditunjuk untuk mengelola kawasan geopark tersebut, menyusun rencana dan dokumen pengusulan yang mencakup aspek geologi, warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengusulan ini kemudian diserahkan kepada KNGI yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh standar dan kriteria UNESCO Global Geoparks dipenuhi, sebelum dokumen tersebut diajukan kepada UNESCO.
Kemudian penetapan Kaldera Toba sebagai anggota UGGp berlangsung dalam Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada 7 Juli 2020. Penetapan keanggotaan itu diharapkan bisa memperkuat pembangunan berbasis geopark yang mencakup tiga pilar utama, yakni pemberdayaan masyarakat lokal, edukasi, dan konservasi
Namun sejak diberi peringatan oleh UNESCO pada September 2023, ada empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal. Pelaksanaan empat rekomendasi utama itu sekaligus tiket agar status keanggotan Kaldera Toba mendapatkan kartu hijau.
Baca juga: Kota Mataram Diguncang Lindu 5,2 Magnitudo Dirasakan Skala III MMI
Pertama, Warisan geologi dan interpretasinya, meliputi diversifikasi cerita geologi dan memperluas survei.
Kedua, Warisan alam, budaya, dan buatan, meliputi identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.
Ketiga, Visibilitas dan kemitraan, meliputi peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark.
Keempat, Jejaring dan pelatihan, meliputi peningkatan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.
Tahun 2025 ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah menyusun beberapa langkah konkret sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
Baca juga: BRIN Bukukan Kritik Atas Praktik Perampasan Ruang Laut dan Pesisir
Pertama, pembuatan panel penjelasan/interpretasi di Geosite. Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini.
Kedua, menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.
Ketiga, Kemenpar memberi dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp56,6 miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Baca juga: Irfan Syauqi Beik, Paradigma Green Zakat Menjadi Mitigasi Perubahan Iklim
Alokasi dana tersebut terdistribusi ke-8 kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba. Dana itu diperuntukkan sebagai dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan kabupaten tersebut adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Kemenpar akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada Geosite yang akan dilakukan pada 2026. Penyusunan siteplan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai pedoman UNESCO.
Baca juga: Riset BRIN, Perubahan Iklim Picu Penyebaran Penyakit TB, Stroke hingga Infeksi Menular karena Air
“Kami menyadari status UGGp membawa tanggung jawab besar. Dan Kemenpar berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam memenuhi setiap persyaratan dan rekomendasi yang diberikan UNESCO. Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa, dan kami berharap pengelolaannya yang berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat lokal dan sektor pariwisata Indonesia,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Kemenpar mengklaim punya komitmen untuk memantau dan mendukung setiap langkah perbaikan di Geopark Kaldera Toba. Serta memastikan bahwa pengelolaannya sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian warisan alam.
Puan memastikan, DPR mendukung penuh segala intervensi yang dilakukan guna mempertahankan status keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO. Ia meyakini semua rakyat Indonesia turut mendukung upaya mempertahankan Kaldera Toba agar terus mendapat pengakuan global.
Baca juga: Rekomendasi Pakar Sosioagraria, Kebijakan PSN Pulau Rempang Harus Dievaluasi Total
“Toba adalah salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jika kita gagal menjaganya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya status geopark, tapi juga reputasi global kita dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan,” tutur Puan.
Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi geopark terbanyak di dunia, Puan menilai kehilangan status UGGp Kaldera Toba akan menjadi preseden buruk. Ia pun menegaskan DPR siap mendorong pembahasan lintas komisi untuk mengawal percepatan perbaikan, termasuk dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
“Ini bukan lagi urusan Sumatera Utara saja, ini urusan nasional. Kita tidak boleh kalah oleh kelalaian administratif. Kaldera Toba harus diselamatkan sekarang, bukan nanti,” pungkas Puan. [WLC02]
Sumber: DPR, Kementerian Pariwisata
Discussion about this post