Wanaloka.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan periode status tanggap darurat penanganan bencana banjir Gorontalo yang ditetapkan pemerintah daerah setempat agar tidak terlalu lama. Mengingat proses pemulihan dampak bencana yang terjadi pada 11-13 Juli 2024, seperti pembenahan kerusakan rumah warga dan prasarana umum bisa segera dilaksanakan.
“Kalau airnya sudah surut, meskipun masih ada pengungsi di pengungsian, permakanan masih cukup, segera saja beralih ke fase transisi pemulihan rehabilitasi rekonstruksi. Supaya kami bisa segera memperbaiki objek-objek infrastruktur dan rumah warga,” kata Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan banjir dan longsor Gorontalo di rumah dinas Gubernur Gorontalo, Selasa, 16 Juli 2024.
Sebelumnya, Wali Kota Gorontalo menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor dengan Nomor 256/6/VII/2024 selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. Kemudian Pj. Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Gorontalo selama 30 hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor: 267 / 32 / VII / 2024.
Baca Juga: Taryono, Perlu Pemuliaan Tanaman Lebih Cepat dengan Siklus Pendek
“Jika periode tanggap darurat terlalu lama, kasihan masyarakat harus tambah lama berada di tempat pengungsian,” imbuh Suharyanto.
Rapat yang dipimpin Suharyanto itu juga dihadiri Rudy Salahuddin, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Anggota Komisi VIII DPR Idah Syahidah Rusli Habibie serta perwakilan forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Dokumen Rehabilitasi Rekonstruksi
Sebelumnya, Suharyanto dan rombongan mengunjungi pos pengungsian di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Ia memastikan kebutuhan dasar para pengungsi korban banjir bandang terpenuhi. Tak hanya paket permakanan, matras, hygiene kit, dan sembako. Juga termasuk perlengkapan bayi dalam paket bantuan logistik yang disiapkan BNPB.
Baca Juga: Investor IKN Dapat HGU 190 Tahun, Masyarakat Adat Kian Terasing di Tanahnya
“Ini kotak perlengkapan bayi, popok sudah ada. Nanti jika ada kebutuhan bayi yang masih kurang, silakan didata dan diajukan,” jelas Suharyanto kepada para pengungsi.
Dalam dialog dengan warga lainnya, Suharyanto menyampaikan selain bantuan berupa permakanan dan perlengkapan, pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah terdampak banjir.
“Pemerintah pusat datang ke sini tidak membawa bantuan logistik ini saja. Tapi juga menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya perbaikan rumah bapak ibu yang rusak. Nanti didata dulu kerusakannya kecil, sedang, atau parah,” papar Suharyanto
Baca Juga: Status Gunung Semeru Jadi Waspada, Hati-hati Lontaran Batu Pijar
Untuk mendukung percepatan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Gorontalo, BNPB memberikan bantuan dukungan operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) dan logistik peralatan kepada berbagai unsur penanggulangan bencana di Gorontalo. Total bantuan DSP sebesar Rp2,4 miliar yang disalurkan dalam dua tahap.
Penebalan bantuan DSP tahap dua sebesar Rp1,55 miliar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp300 juta; Pemerintah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bobe Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Korem 133/NWB masing-masing sebesar Rp200 juta; serta Polda Gorontalo sebesar Rp250 juta.
Discussion about this post