Ziadatunnisa, Juru Kampanye, Kaoem Telapak menyatakan bahwa PI bekerja berbasis bukti di lapangan, namun hasilnya tidak mendapat kepastian tindak lanjut.
“SVLK merupakan sistem yang menjamin legalitas hasil hutan. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih beredar kayu yang diduga ilegal dan tidak sesuai dengan tata kelola kehutanan masuk ke rantai pasok perusahaan yang bersertifikat SVLK. Sistem ini sejatinya baik karena dibuat secara multipihak. Namun, masih memiliki tantangan untuk memastikan jaminan legalitas serta keterbukaan informasi seperti yang tercantum dalam Lampiran IX FLEGT VPA atau perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata Ziadatunnisa.
Berton Pakpahan, Staf Program Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund), menyoroti keterbatasan dukungan kapasitas dan pendanaan yang menghambat PI menjalankan pemantauan secara berkelanjutan.
Pemantau Independen berperan untuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas SVLK (pasal 244 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021), namun dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas yang semestinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan SVLK dan difasilitasi oleh pemerintah masih jauh dari kata memadai, atau bahkan tidak pernah difasilitasi.
“Rencana penghapusan dasar hukum fasilitasi pendanaan (Pasal 248), yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian terkait, dalam revisi aturan ini menjadi bukti kemunduran serius yang mengancam keberlanjutan pemantauan independen dan partisipasi publik dalam tata kelola kehutanan.
Selain pengkerdilan terhadap fasilitasi pendanaan, tidak tersedianya mekanisme penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan bagi Pemantau Independen menjadi persoalan genting di tengah klaim pemerintah terhadap negara pasar telah sepenuhnya melibatkan PI dan mengintegrasikannya dalam SVLK. Jika peran Pemantau Independen masih dianggap penting, maka keduanya harus menjadi komitmen yang wajib dipenuhi, bukan sekadar pengakuan di atas kertas namun nol dalam praktik lapangan,” kata Berton.
Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Independen menegaskan:
Menolak segala bentuk penggunaan keberadaan dan keterlibatan Pemantau Independen sebagai legitimasi bagi SVLK yang tidak menjamin perlindungan dan akses informasi bagi PI. Tanpa jaminan tersebut, keterlibatan PI hanya akan menjadi formalitas, sementara ruang untuk menjalankan fungsi pemantauan secara efektif justru dibatasi.
Menilai perkembangan ini semakin menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan Indonesia. Sistem yang tidak menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan independen tidak dapat secara kredibel memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari, serta tidak dapat menjamin perlindungan ekosistem dan keadilan ruang hidup. [WLC01]






Discussion about this post