Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK

Rabu, 18 November 2026
A A
Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.

Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.

Share on FacebookShare on Twitter

Ziadatunnisa, Juru Kampanye, Kaoem Telapak menyatakan bahwa PI bekerja berbasis bukti di lapangan, namun hasilnya tidak mendapat kepastian tindak lanjut.

“SVLK merupakan sistem yang menjamin legalitas hasil hutan. Namun berdasarkan temuan di lapangan masih beredar kayu yang diduga ilegal dan tidak sesuai dengan tata kelola kehutanan masuk ke rantai pasok perusahaan yang bersertifikat SVLK. Sistem ini sejatinya baik karena dibuat secara multipihak. Namun, masih memiliki tantangan untuk memastikan jaminan legalitas serta keterbukaan informasi seperti yang tercantum dalam Lampiran IX FLEGT VPA atau perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata Ziadatunnisa.

Berton Pakpahan, Staf Program Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund), menyoroti keterbatasan dukungan kapasitas dan pendanaan yang menghambat PI menjalankan pemantauan secara berkelanjutan.

Pemantau Independen berperan untuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas SVLK (pasal 244 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021), namun dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas yang semestinya menjadi bagian yang terintegrasi dengan SVLK dan difasilitasi oleh pemerintah masih jauh dari kata memadai, atau bahkan tidak pernah difasilitasi.

“Rencana penghapusan dasar hukum fasilitasi pendanaan (Pasal 248), yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian terkait, dalam revisi aturan ini menjadi bukti kemunduran serius yang mengancam keberlanjutan pemantauan independen dan partisipasi publik dalam tata kelola kehutanan.

Selain pengkerdilan terhadap fasilitasi pendanaan, tidak tersedianya mekanisme penguatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan bagi Pemantau Independen menjadi persoalan genting di tengah klaim pemerintah terhadap negara pasar telah sepenuhnya melibatkan PI dan mengintegrasikannya dalam SVLK. Jika peran Pemantau Independen masih dianggap penting, maka keduanya harus menjadi komitmen yang wajib dipenuhi, bukan sekadar pengakuan di atas kertas namun nol dalam praktik lapangan,” kata Berton.

Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Independen menegaskan:

Menolak segala bentuk penggunaan keberadaan dan keterlibatan Pemantau Independen sebagai legitimasi bagi SVLK yang tidak menjamin perlindungan dan akses informasi bagi PI. Tanpa jaminan tersebut, keterlibatan PI hanya akan menjadi formalitas, sementara ruang untuk menjalankan fungsi pemantauan secara efektif justru dibatasi.

Menilai perkembangan ini semakin menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan Indonesia. Sistem yang tidak menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan independen tidak dapat secara kredibel memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari, serta tidak dapat menjamin perlindungan ekosistem dan keadilan ruang hidup. [WLC01]

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: Kaoem TelapakKoalisi Pemantau IndependenSistem Verifikasi Legalitas dan KelestarianSVLK

Editor

Discussion about this post

TERKINI

  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
  • Episenter gempa 7,1 magnitudo di Laut Banda, Maluku pada Selasa, 17 November 2026. Foto tangkap layar Inatews BMKG.Gempa 7,1 Magnitudo Di Laut Banda Maluku, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
    In News
    Selasa, 17 November 2026
  • Awas potensi banjir susulan di lima provinsi hari ini dampak hujan lebat. Foto Dok BPNB, banjir melada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara pada 2 November 2022.Deteksi BNPB, Sebelas Kabupaten Kota di Sumatra Utara Status Siaga Dampak Hujan
    In News
    Senin, 16 November 2026
  • Diskusi Satu Tahun Bencana Ekologis di Aceh, 13 November 2026. Foto Istimewa.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Penanganan Lambat di Tengah Bencana Berulang
    In Lingkungan
    Sabtu, 14 November 2026
  • Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Foto kemenlh.go.id.COP31, Hashim: Indonesia Tidak Akan Memilih Antara Pembangunan dan Aksi Iklim
    In News
    Jumat, 13 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media