“Namun sampai berakhirnya periode pemerintahan Jokowi, tidak sejengkal pun tanah tersebut yang berhasil dikembalikan kepada masyarakat sebagai upaya pemulihan hak mereka,” ungkap Dewi.
Baca Juga: Tujuh Warga Tewas Akibat Tanah Longsor dan Banjar Bandang di Sumut dan Sumbar
Seharusnya, di era pemerintahan baru ini, Kementerian Kehutanan bekerja mengakselerasi penyelesaian konflik agraria kehutanan dan mengurai kemandegan-kemandegan yang terjadi selama ini. Apalagi Menteri Kehutanan ini merupakan Wamen ATR/BPN sebelumnya.
“Artinya, dia sudah paham titik persoalan yang terjadi sehingga mampu melahirkan terobosan kebijakan,” imbuh Dewi.
Rencana reforestasi ini tidak hanya berpotensi menghambat proses penyelesaian konflik agraria dari klaim kehutanan. Namun juga kemunduran, sebab berpotensi menjebak masyarakat dalam pusaran konflik agraria.
Baca Juga: Potensi Bencana Hidrometeorologi Bersamaan Libur Nataru 2024-2025
Menhut optimis jalankan reforestasi
Sementara Raja Juli berencana akan mengumpulkan para dirjen terkait untuk membuat road map dan strategic planing. Pihak swasta dan akademisi juga akan dilibatkan dalam merumuskannya. Ia pun optimis perintah Prabowo melalui adiknya itu dapat dilaksanakan.
“Saya sangat optimis. Melalui semangat solidaritas dan gotong royong dari semua berbagai perintah Pak Presiden Prabowo melalui Utusan Khusus, kami bisa menghijaukan kembali hutan Indonesia yang sudah gundul,” kata Raja Juli mengklaim di sela-sela pertemuan bilateral Utusan Khusus dengan berbagai mitra internasional. [WLC02]
Discussion about this post