Wanaloka.com – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/LR.03.01/48/1/2026 tentang Penguatan Reforma Agraria tertanggal 13 Januari 2026. Surat edaran tersebut ditujukan untuk pelaksanaan beberapa hal mengenai reforma agraria.
Pertama, penataan aset dalam rangka reforma agraria dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kedua, pemberian hak atas tanah bagi rakyat melalui mekanisme pemberian Hak berjangka di atas Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah. Ketiga, mengintruksikan Badan Bank Tanah berkoordinasi dengan GTRA dan jajaran Kementerian ATR/BPN serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
Surat edaran tersebut untuk seluruh Kapala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, Gubernur (Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi), Bupati/Walikota (Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota), dan Kepala Badan Bank Tanah.
“Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM),” kata Nusron, Kamis, 6 Februari 2026.
Baca juga: Kuatkan Kembali Panglima Uteun untuk Jaga Kelestarian Hutan Aceh
Catatan kritis KPA
Mengenai surat edaran tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan beberapa catatan kritis.
Pertama, secara prinsip pemberian hak atas tanah rakyat dengan hak pakai melalui HPL Bank Tanah merupakan kekeliruan besar dan bertentangan dengan Konsitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960).
“Pemberian hak atas tanah rakyat melalui HPL Bank Tanah memperkuat paradigma Negara sebagai pemilik tanah, sebab menghidupkan kembali asas domeinverklaring kolonial yang telah dihapus UUPA sejak 1960,” tegas Sekjen KPA, Dewi Kartika dalam siaran tertulis, Selasa, 10 Februari 2026.
Artinya, menempatkan Negara sebagai pemilik tanah jelas bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945, UUPA 1960 dan berbagai putusan Mahmakah Konstitusi tentang Hak Menguasai Negara (HMN).
Baca juga: Jatam Tegaskan, Empat Perusahaan Tambang di Maluku Utara Harus Ditindak Tegas, Tak Sekadar Denda
Kedua, pemberian HPL kepada Bank Tanah merupakan bentuk penyelewengan tafsir Penyelenggara Negara terhadap HMN.
Frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak tepat dialihkan atau disubstitusikan pada badan hukum yang semi publik-private seperti Bank Tanah. Selaras dengan berbagai penjelasan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (Pendapat Mahkamah halaman 332 dan 334).
Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Bukan mandat untuk memiliki,” tegas dia.
Baca juga: Virus Nipah Menyerang Sistem Saraf Pusat yang Percepat Perburukan Klinis
Ketiga, SE untuk Reforma Agraria melalui HPL Bank Tanah tidak sah sebab bertentangan dengan UU dan peraturan di atasnya.
SE Menteri merupakan naskah dinas pemberitahuan atau petunjuk pelaksanaan operasional di lingkup internal sebuah instansi sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memaksakan sebuah aturan atau sanksi kepada masyarakat.
SE tersebut bertentangan dengan UUPA 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Discussion about this post