Wanaloka.com – Istilah “kebencanaan” berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan suatu peristiwa hukum. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran untuk melakukan pelayanan kemanusiaan pada korban bencana guna terciptanya keadilan. Sebab orientasi utama aspek hukum penanganan bencana haruslah pencapaian keadilan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Kukuh Leksono S. Aditya memandang teori keadilan yang sesuai untuk diadopsi dalam kebencanaan, yakni “Keadilan adalah Kesetaraan (justice is fairness) yang dikumandangkan John Rawls.
“Siapapun berhak mendapatkan pelayanan kemanusiaan dalam bencana. Tidak peduli dia kaya atau miskin, ras atau agamanya apa. Semua itu korban,” ujar Pakar Hukum Persaingan Usaha itu.
Baca Juga: Gempa Tarutung Hari Ini Masih Rangkaian Gempa Merusak 1 Oktober 2022
Ia menjadi salah satu narasumber webinar yang bertajuk “Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan Bencana” yang digelar Fakultas Hukum Unair pada 11 Desember 2022. Kukuh menjelaskan perspektif hukum dalam penanganan bencana, khususnya pasca bencana. Webinar itu mengulik beragam aspek keilmuan ketika berhadapan dengan bencana, baik bencana alam maupun non-alam.
Ada tiga aspek hukum kebencanaan. Pertama, keadilan adalah kesetaraan. Kedua, aspek kebijakan. Artinya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan kemanusiaan apabila ada bencana. Langkah itu harus dipayungi kebijakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang.
“Kebijakan preventif dan represif juga diperlukan guna mengatur masyarakat,” imbuh Kukuh.
Baca Juga: Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak Lagi, Walhi Harap Ini yang Terakhir
Discussion about this post