Padahal, baik Perda RTRW DIY, Perda RTRW Gunungkidul yang lama, maupun Perda RTRW Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 7 Oktober 2026, sama-sama melarang kegiatan yang merusak atau mengubah bentang alam karst. Keberadaan On The Rock juga menghalangi akses warga yang selama ini mencari nafkah di Pantai Watu Bolong.
Meski pelanggaran ini telah berlangsung hampir satu tahun dan diakui secara terbuka oleh pemerintah, sampai hari ini tidak ada satu pun peringatan tertulis, apalagi penghentian kegiatan atau penutupan lokasi. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memungkinkan peringatan tertulis diterbitkan sewaktu-waktu, dan sanksi penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang dapat dijatuhkan secara langsung dan kumulatif.
Gubernur DIY pun memiliki kewenangan mengawasi kinerja Bupati, melakukan pengawasan khusus atas aduan masyarakat, dan mengambil alih pengenaan sanksi ketika pemerintah kabupaten tidak mampu menjalankannya.
Dalam keberatannya, TAPaK Gunungsewu menuntut, Bupati Gunungkidul segera menerbitkan peringatan tertulis kepada CV South City Nature dan, apabila diabaikan, menutup kegiatan On The Rock tanpa menunggu proses pengurusan izin.
Gubernur DIY mengawasi dan membina Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta mengambil alih pengenaan sanksi apabila Bupati tetap tidak bertindak.
Bupati Gunungkidul dan Gubernur DIY membongkar bangunan yang berdiri di atas bentukan karst yang diubah, memulihkan fungsi ruang kawasan karst, dan membuka kembali akses warga ke Pantai Watu Bolong.
Pemerintah daerah tidak menerbitkan izin apa pun yang melegalkan kegiatan yang telah merusak bentang alam karst, termasuk melalui mekanisme percepatan perizinan. [WLC01]






Discussion about this post