Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BMKG merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarlembaga, pemerataan sistem peringatan dini (Early Warning System), serta optimalisasi pelaksanaan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) melalui koordinasi lintas instansi. Langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan air, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
“BMKG merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan yang kuat, penguatan Early Warning System yang merata, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) lintas instansi sebagai strategi ketahanan air di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan,” ujar Faisal.
Selain itu, BMKG menyoroti pentingnya penguatan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Rekomendasi yang disampaikan mencakup perluasan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, penguatan sistem data hidrologi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
BMKG juga merekomendasikan penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman operasional lintas instansi untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim. Optimalisasi kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan TMC turut menjadi perhatian sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan air.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air perlu dijamin untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasional, mulai dari pangan, energi, dan industri hingga perkembangan teknologi digital.
“Intinya, kami sepakat dan berupaya memastikan bahwa ketersediaan air ini harus dijamin, sesuai dengan visi Asta Cita yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Harus disadari bahwa tanpa adanya swasembada air, maka tidak akan pernah terwujud swasembada pangan,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air juga berkaitan dengan pengembangan energi berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pumped storage serta pemasangan panel surya di permukaan bendungan. Selain itu, kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan industri dalam perencanaan sumber daya air nasional.
Agus menambahkan, koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi alternatif sumber air, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penguatan sistem peringatan dini, dan optimalisasi teknologi, upaya menjaga ketahanan sumber daya air diharapkan dapat berjalan lebih terpadu. BMKG terus mendukung upaya tersebut melalui penyediaan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. [WLC01]
Sumber: BMKG
Discussion about this post