PWYP Ingatkan Menteri ESDM Baru, Jangan Ada Lagi Solusi Palsu Transisi Energi

Wanaloka.com – Arifin Tasrif digeser Bahlil Lahadalia dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penggantian kursi Menteri ESDM itu dilakukan Presiden Joko Widodo melalui reshuffle kabinet di ujung masa pemerintahannya yang tersisa dua bulan ini. Pelantikan Bahlil bersama dua Menteri baru lainnya digelar di Istana Negara, Senin, 19 Agustus 2024.

Koordinator Nasional Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut reshuffle kabinet kali ini sarat dengan nuansa politik. Sementara jabatan Menteri ESDM merupakan jabatan yang penting dan strategis, khususnya berkaitan dengan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam di Indonesia. Terlebih lagi dalam konteks Indonesia di masa transisi energi seperti saat ini.

PWYP Indonesia mendesak Bahlil agar fokus dan optimal pada kerja-kerja sebagai menteri yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagai Menteri ESDM yang baru, Bahlil harus bisa menjawab pesimisme publik dengan visi, kerja dan integritasnya di sisa masa pemerintahan ini. Mengingat pergantian kursi Menteri ESDM diduga karena konsekuensi atas situasi politik saat ini, bukan didasarkan pada upaya perbaikan tata kelola energi dan sumber daya alam (SDA).

“Apalagi Bahlil menjadi salah satu kandidat kuat salah satu Ketua Umum Partai Politik,” kata Aryanto dalam siaran tertulis yang diterima Wanaloka.com, Senin, 19 Agustus 2024.

PWYP Indonesia juga menekankan bahwa sisa dua bulan pemerintahan Jokowi menjadi sangat krusial. Tidak hanya menyelesaikan tugas kerja kabinet di bawah Jokowi. Namun juga menjadi ‘jembatan’ bagi kerja-kerja pemerintahan mendatang.

Setidaknya, ada delapan rekomendasi PWYP terkait tugas yang harus dilakukan Bahlil dalam dua bulan ini.

Pertama, meletakkan pondasi dalam percepatan transisi energi berkeadilan. Kedua, memastikan tidak ada solusi palsu dalam transisi energi di Indonesia, misalnya memunculkan istilah “energi baru” untuk memberi ruang bagi penggunaan nuklir, teknologi CCS/CCUS pada industri migas, maupun gasifikasi batubara.

Ketiga, membuka sekat hambatan regulasi dan kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan, baik pusat dan daerah. Keempat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor pertambangan migas, minerba, ketenegalaistikan dan energi terbarukan.

“Mengingat tiga tahun terakhir banyak pejabat Kementerian ESDM yang ditangkap aparat penegak hukum karena sejumlah kasus korupsi,” kata Aryanto.

Kelima, ⁠⁠memperjelas strategi hilirisasi yang sejalan dengan pengembangan energi ramah lingkungan dan strategi pencegahan krisis iklim. Keenam, memperkuat pembinaan dan pengawasan sebagai prasyarat digitalisasi perizinan.

Ketujuh, mengendalikan produksi batu bara dan mineral kritis yang ugal-ugalan. Sebab produksi batu bara saat ini sangat jauh dari target RUEN. Hal itu juga tak sejalan dengan semangat transisi energi. Meningkatnya permintaan mineral kritis mengakibatkan eksploitasi menjadi semakin massif sehingga mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Kedelapan, ⁠mengarusutamakan dan memperkuat kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di semua rantai nilai di sektor ESDM. Termasuk di dalamnya perlindungan lingkungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.