Wahyu menjelasajan, hal itu bertentangan dengan Teologi al-Maun Hijau Muhammadiyah yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan menolak ekstraktivisme. Sesuai prinsip Dar’ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalihi, baha mencegah keburukan dan kerusakan harus didahulukan daripada mengejar manfaat dan keuntungan.
Tim Advokasi Tolak Tambang berharap MA mengabulkan permohonan ini seluruhnya. Serta menuntut ormas keagamaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan bisnis pertambangan tersebut. Juga berharap ormas keagamaan dapat kembali pada tujuan semula tiap-tiap ormas, yakni untuk membina dan memberikan perlindungan umat.
Baca Juga: Begini Kongkalikong Proyek Swasta Disulap Jadi PSN Rempang
Ada 18 Pemohon dari enam lembaga dan 12 perorangan yang mengajukan permohonan judicial review ke MA. Mereka juga mewakili unsur-unsur koalisi masyarakat sipil, yaitu Lembaga Naladwipa Instutute for Social and Cultural Studies; Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional; Perserikatan Solidaritas Perempuan; Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah; Trend Asia; Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional.
Kemudian secara personal adalah Asman Aziz (Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama/PWNU) Kalimantan Timur; Buyung Marajo (Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja-30/FH Pokja 30); Dwi Putra Kurniawan (Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan); Inayah Wahid (Warga Masyarakat yang Peduli dengan Lingkungan Hidup); Kisworo Dwi Cahyono (Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi Kalimantan Selatan).
Baca Juga: Longsor Tambang di Solok Berada di Zona Potensi Gerakan Tanah
Juga Mareta Sari (Koordinator Jatam Kalimantan Timur); Masduki (Pengajar Universitas Islam Indonesia dan Inisiator Forum Cik Di Tiro); Rika Iffati Farihah (Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama DIY); Sanaullaili (Anggota Bidang IV Kajian Politik Sumber Daya Alam, Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik, PP Muhammadiyah); Siti Maemunah (Anggota Badan Pengurus Jatam); Trigus Dodik Susilo (Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek); Wahyu Agung Perdana (Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah, dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah).
Tim tersebut didampingi kuasa hukum sehubungan dengan penanganan advokasi perkara a quo, meliputi: Prof. Denny Indrayana; Wasingatu Zakiyah; Muhamad Isnur; Muh. Jamil; Edy Kurniawan; Teo Reffelsen; N.W. Satrio Kusuma Manggala; Yulianto Behar Nggali Mara; Yuwono Andreas Victor Christian; Zainal Arifin; Muhamad Raziv Barokah; Tareq Muhammad Aziz Elven. [WLC02]
Discussion about this post