Resmi Ajukan JR ke MA, Selamatkan Ormas Agama dari Suap Politik Tambang
Wanaloka.com - Tim Advokasi Tolak Tambang secara resmi telah mendaftarkan permohonan judicial review (JR) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun ...
Read moreWanaloka.com - Tim Advokasi Tolak Tambang secara resmi telah mendaftarkan permohonan judicial review (JR) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun ...
Read moreWanaloka.com – Sebanyak 6 lembaga dan 10 individu mempersiapkan pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 ...
Read moreWanaloka.com – Di sela kebijakan bagi-bagi konsesi tambang batu bara pada ormas keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. ...
Read moreWanaloka.com – Akhirnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengambil putusan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah sesuai dengan Peraturan ...
Read moreWanaloka.com - Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) mengirimkan surat dan pernyataan sikap kepada Pengurus Besar Nahdlatul ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mempertanyakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh pemerintah kepada sejumlah ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto melontarkan kritikan keras atas kebijakan Pemerintah membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada ...
Read moreWanaloka.com – Ihwal riuh kebijakan rezim Jokowi yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Koordinator Jaringan ...
Read moreWanaloka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 dan 2010-2015, Din Syamsuddin berharap bisa bersikap husnuzon atau berbaik sangka ...
Read moreWanaloka.com - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 ...
Read more