Resmi Ajukan JR ke MA, Selamatkan Ormas Agama dari Suap Politik Tambang
Wanaloka.com - Tim Advokasi Tolak Tambang secara resmi telah mendaftarkan permohonan judicial review (JR) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun ...
Read moreWanaloka.com - Tim Advokasi Tolak Tambang secara resmi telah mendaftarkan permohonan judicial review (JR) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun ...
Read moreWanaloka.com – Sebanyak 6 lembaga dan 10 individu mempersiapkan pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 ...
Read moreWanaloka.com – Di sela kebijakan bagi-bagi konsesi tambang batu bara pada ormas keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. ...
Read moreWanaloka.com – Akhirnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengambil putusan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah sesuai dengan Peraturan ...
Read moreWanaloka.com - Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) mengirimkan surat dan pernyataan sikap kepada Pengurus Besar Nahdlatul ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mempertanyakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) oleh pemerintah kepada sejumlah ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto melontarkan kritikan keras atas kebijakan Pemerintah membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada ...
Read moreWanaloka.com – Ihwal riuh kebijakan rezim Jokowi yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Koordinator Jaringan ...
Read moreWanaloka.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2010 dan 2010-2015, Din Syamsuddin berharap bisa bersikap husnuzon atau berbaik sangka ...
Read moreWanaloka.com - Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 ...
Read more
PCS 2026 Hasilkan Deklarasi Konservasi Rakyat Indonesia
PCS 2026: Kisah Masyarakat Adat Mengupayakan Konservasi, Melawan Marjinalisasi
PCS 2026: Wilayah Konservasi Bukan Ruang Kosong, Ada Kesatuan Manusia dengan Alam
Hentikan Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM di Rakawuta dan Muara Tae
Karhutla Borneo, 25 Juta Hektar Wilayah Habitat Orangutan Kalimantan Terbakar