Sarwidi, Ini Langkah Nasional ke Depan Mensikapi Indonesia Rawan Gempa Bumi

Dari dokumentasi yang diperoleh, telah terjadi kerusakan bangunan yang menunjukkan, bahwa seharusnya pada intensitas guncangan IV-V itu bangunan belum ada yang rusak apabila bangunan sudah mengadopsi konsep bangunan tahan gempa. Semua bangunan yang berada di wilayah yang terancam gempa seharusnya dibangun dengan standar bangunan tahan gempa.

Bangunan rumah non-teknis tembokan yang dibangun dengan konsep tahan gempa dari uji matematis, uji laboratorium, dan indikasi di lapangan dapat menahan guncangan gempa hingga VIII – IX MMI, bahkan lebih apabila dikehendaki.

Langkah ke depan secara nasional

Sekitar dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan ancaman guncangan gempa bumi. Mendekati 90 persen penduduk Indonesia menetap dan berkunjung di wilayah yang rawan gempa tersebut. Padahal, hampir setiap tahun terjadi bencana gempa di Indonesia.

Selama ini, bencana gempa di luar wilayah pesisir hingga pedalaman umumnya disebabkan dominasi kegagalan bangunan rumah masyarakat. Dari pengamatan, kesadaran masyarakat umum sebagai pemilik rumah tentang potensi bencana gempa yang dapat terjadi sewaktu-waktu secara mendadak di wilayah-wilayah rawan gempa harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Bersama dengan masyarakat umum, masyarakat konstruksi selaku perencana dan pelaksana pembangunan rumah masyarakat di wilayah rawan gempa perlu pula ditingkatkan kesadarannya akan potensi gempa di wilayah kerjanya. Dengan demikian, kesadaran mereka akan potensi gempa di wilayah kerjanya akan tumbuh untuk dasar kesadarannya tentang sangat pentingnya membangun bangunan yang berkonsep aman gempa.

“Masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang risiko yang dihadapi apabila tidak mempunyai pengetahuan dan melaksanakan konsep tersebut,” kata Sarwidi yang juga Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah ke depan di wilayah Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat mempunyai potensi kegempaan yang tinggi, baik disebabkan oleh sumber megathrust di lepas pantai maupun dari sumber sesar-sesar gempa di darat. Dalam pendekatan terkini, antisipasi bencana adalah menggunakan cara penanggulangan bencana yang terukur, yaitu menggunakan pendekatan pengurangan risiko bencana (PRB).

Dalam upaya PRB, antar unsur penta-helix (lima unsur: pemerintah, masyarakat, dunia/pelaku usaha, media massa, dan akademisi) harus bersinergi untuk mempercepat mendapatkan hasil yang maksimum. Pemerintah menjadi penanggung jawab utama penanggulangan bencana disertai dengan dukungan penuh dari unsur-unsur penta-helix lainnya, karena dampak bencana akan dirasakah oleh semua unsur. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana menjadi kewajiban bersama pula.

Gubernur Jawa Barat baru saja membuat surat edaran Nomor : 128/PB.01.03/BPBD tanggal 2 September 2024 tentang Meningkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Gempa Bumi Megathrust Selat Sunda. Surat edaran tersebut langsung mendapatkan respons dari unsur masyarakat, akademisi, dan dunia usaha yang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dalam program “Wisata Edukasi Kegempaan dan Kebencanaan (WEBG)”.

Kegiatan WEGB di wilayah Jawa Barat dipusatkan di Wahana Wisata Kampung Batu Malakasari (KBM), Baleendah, Bandung, selaku elemen dari pelaku usaha. Dalam melakukan WEGB, KBM bekerja sama dengan Komunitas Museum Gempa Prof. Dr. Sarwidi (MUGESA), selaku unsur masyarakat dan unsur akademisi. Semoga kerja sama dalam upaya antisipasi bencana tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas, atas dukungan dari pemerintah dan unsur-unsur penta-helix lainnya.

“Semoga situasi dan kondisi di wilayah kerusakan gempa cepat terkendali dan segera kondusif lagi,” harap Sarwidi yang menjadi Inventor dan Inovator SIMUTAGA (Alat Simulasi Ketahanan Gempa) dan BARRATAGA (Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa). [WLC02]