Ada Dugaan Kriminalisasi, Koalisi Serukan Hentikan Proyek Panas Bumi Poco Leok

Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit yang terpilih kembali sebagai bupati pada periode ini, sejak awal telah menggelar karpet merah bagi rencana perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu ke Poco Leok. Berupa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP pada 1 Desember 2022. Meskipun masyarakat menuntut pencabutan SK, Bupati Nabit mengabaikan suara warganya sendiri.

Penolakan warga Poco Leok atas proyek panas bumi ini bukan tanpa alasan. Ekspansi proyek PLTP Ulumbu ke Poco Leok berisiko menghilangkan lahan serta ruang hidup masyarakat, sekaligus merusak sumber air yang menjadi kebutuhan utama warga.

Selain itu, keselamatan penduduk terancam akibat kemungkinan kebocoran gas H2S yang beracun. Menurut catatan Jatam, kebocoran gas H2S dari aktivitas panas bumi seperti di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan Dieng, Jawa Tengah, setidaknya telah menewaskan lima orang dan menyebabkan lebih dari 275 warga mengalami keracunan.

Ledakan pipa panas bumi juga melenyapkan satu kampung di Jawa Barat bernama Kampung Cibitung pada 5 Mei 2015. Akivitas PLTP Wayang Windu yang dikelola Stars Energy tersebut menyebabkan kampung yang dihuni 54 kepala keluarga (KK) atau hampir 200 jiwa, tertimbun longsoran yang diikuti suara gemuruh dan ledakan. Namun, perusahaan dan pemerintah membantah ada aktivitas PLTP dan ledakan pipa yang memicu longsor dan melenyapkan Kampung Cibitung dari peta Kabupaten Bandung.

Di Mataloko, sebuah wilayah yang bertetangga dengan Poco Leok, aktivitas eksploitasi panas bumi telah menyebabkan semburan lumpur panas yang merendam sawah, mencemari sumber air, dan merusak ladang pertanian, sehingga menghilangkan mata pencaharian warga. Dampaknya juga dirasakan pada rumah-rumah penduduk, di mana atap seng mengalami korosi yang memperberat beban ekonomi mereka.

Selain itu, perluasan proyek panas bumi di Poco Leok yang berada di Ring of Fire menambah risiko bagi keselamatan warga. Kemungkinan memicu gempa bumi yang berpotensi mendatangkan bencana besar.

Tuntutan stop perluasan proyek PLTP

Kriminalisasi terhadap pemuda adat Poco Leok terus menunjukkan wajah represif negara dalam memaksakan proyek-proyek ekstraktif yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat. Di balik jargon energi terbarukan, proyek panas bumi di Poco Leok justru menebar ancaman, yakni hilangnya ruang hidup, kerusakan ekosistem, hingga kekerasan dan kriminalisasi yang terus berulang.

Sejak 2022, masyarakat adat Poco Leok konsisten menolak proyek panas bumi yang dikerjakan tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Setidaknya 30 aksi telah dilakukan. Namun, tiap langkah perlawanan selalu dibalas dengan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi.

Dengan semakin intensnya ancaman kriminalisasi terhadap warga dan pemuda adat Poco Leok, Koalisi Advokasi Poco Leok menyerukan penghentian seluruh aktivitas proyek panas bumi di Poco Leok, penghentian kriminalisasi dan penyidikan terhadap pemuda adat, penghormatan hak masyarakat adat untuk menentukan masa depan wilayah mereka, serta pemberian jaminan perlindungan hukum terhadap seluruh warga yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.

Koalisi Advokasi Poco Leok juga menuntut penghentian proyek PLTP dan pemberian perlindungan terhadap rakyat, pencabutan proyek geothermal Poco Leok dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), penarikan aparat keamanan dari wilayah Poco Leok, serta investigasi independen atas kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga.

“Kriminalisasi adalah wajah otoritarianisme baru yang dibungkus dalih pembangunan hijau. Poco Leok tidak sendiri. Kami akan terus bersuara, menolak proyek perampas ruang hidup, dan memperjuangkan keadilan hingga akhir,” tegas Yulianto Behar Nggali Mara dari Koalisi Advokasi Poco Leok. [WLC02]

Sumber: Jatam