“Informasi yang kami terima menunjukkan penyempitan Sungai Ambawang menjadi penyebab utama. Kami susuri langsung sungainya dan memang alirannya hampir tertutup gulma. Ini masalah yang harus segera diatasi,” ujar Lasarus.
Baca Juga: Mengapa Satwa Liar Diserahkan pada BBKSDA, Direhabilitasi, Lalu Dilepasliarkan?
Dalam kunjungan kerja reses ini, Lasarus memaparkan dua opsi solusi yang sedang dipertimbangkan. Pertama, soal gulma yang menutupi aliran sungai akan segera dibersihkan menggunakan alat berat yang sudah dikerahkan ke lokasi. Jika setelah normalisasi air surut, maka fokus penanganan akan tertuju pada pemeliharaan sungai.
Kedua, jika banjir tetap menggenangi jalan meskipun aliran sungai telah diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah meninggikan jalan untuk memastikan akses masyarakat tidak terganggu.
“Kesimpulan ini harus cepat diambil. Rumah penduduk sudah terlalu lama terendam, dan jalan yang terputus akan memicu masalah lebih besar bagi Pontianak sebagai pusat aktivitas ekonomi,” tegas Politisi PDI-Perjuangan itu.
Baca Juga: Mobilitas Tinggi di Jawa-Sumatera, Cek Info Cuaca Ekstrem Sebelum Liburan Nataru
Akibat pengerukan sungai
Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menyoroti dampak pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Sebab pendangkalan sungai akan mengurangi lebar dan kedalaman aliran sungai, sehingga memperparah banjir.
“Dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), perlu ada langkah permanen seperti pemasangan patok untuk mencegah pembangunan di sekitar DAS. Selain itu, elevasi tanah yang rendah juga menjadi faktor risiko,” ujar Sudjatmiko saat kunker ini.
Ia menambahkan, upaya permanen harus dilakukan untuk meminimalkan dampak banjir, termasuk menjaga fungsi DAS dan memperhatikan perubahan peruntukan lahan di wilayah hulu yang berpengaruh ke hilir.
Baca Juga: Puluhan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Terdampak Banjir dan Longsor
“Penanganan sementara seperti yang dilakukan Basarnas perlu dilengkapi dengan solusi permanen agar banjir tidak terus berulang,” imbuh dia.
Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti pendangkalan di Pelabuhan Dwikora Pontianak yang mempersulit aktivitas pelayaran.
“Kedalaman awalnya 6 meter, sekarang hanya 3 hingga 3,5 meter. Ini membuat kapal sulit bersandar saat air surut dan disarankan untuk dilakukan pengerukan permanen atau Pembangunan Kanal untuk mengatasi masalah tersebut,” papar dia.
Baca Juga: Pelepasliaran Kasuari Selatan di Hutan Keramat Masyarakat Adat Papua
Terkait pengembangan Pelabuhan Kijing sebagai pengganti Dwikora, Sudjatmiko menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan proyek infrastruktur seperti jalan tol penunjang.
“Pelabuhan Kijing yang benar-benar berada di laut diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama ini dialami di Pelabuhan Pontianak,” imbuh dia. [WLC02]
Sumber: Kementerian PU, DPR RI
Discussion about this post