Bencana di Sumatra, Anggota DPR Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional

Wanaloka.com – Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, M. Nasir Djamil berharap Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Indonesia. Menurut dia, langkah ini sangat dinantikan masyarakat, khususnya para korban yang kini menghadapi kondisi semakin parah dan memprihatinkan.

Dirinya menjelaskan, banjir yang melanda di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan beberapa daerah lain telah menyebabkan banyak keluarga terjebak, akses darat terputus, dan distribusi bantuan belum mampu menjangkau seluruh titik terdampak. Informasi yang tersebar luas di berbagai platform media sosial juga menggambarkan kondisi lapangan yang mengkhawatirkan, baik dari aspek keselamatan warga maupun kerusakan infrastruktur.

“Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah, dan mengakibatkan kerugian material serta immaterial yang tidak terhitung. Di Aceh, banjir akhir tahun ini merusak banyak barang elektronik dan kendaraan bermotor warga,” papar Nasir melalui rilis tertulis, Kamis, 27 November 2025.

Ia menilai, penanganan bencana akan terhambat apabila pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Apalagi, putusnya jalur darat di sejumlah wilayah mengakibatkan kelangkaan kebutuhan pokok yang memperparah kondisi warga, khususnya yang mengungsi dan tidak dapat dijangkau bantuan daerah secara cepat.

Tidak henti, Nasir menekankan kondisi banjir kali ini telah memenuhi indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, penetapan bencana nasional dapat dilakukan apabila terdapat korban dalam jumlah besar, kerugian material yang signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas lintas daerah, terganggunya fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, serta menurunnya kemampuan daerah dalam menangani bencana.

“Melihat situasi banjir yang terjadi di banyak provinsi, kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas dia.

Menurut Nasir, Prabowo tidak akan ragu mengambil langkah luar biasa demi melindungi masyarakat yang saat ini terdampak banjir besar di berbagai daerah.

“Jika tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional, saya khawatir jumlah korban akan terus bertambah. Dengan kerendahan hati, saya meminta dan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status tersebut. Negara dan pemerintah pusat harus hadir, turun tangan, dan menyalurkan bantuan yang lebih besar serta terkoordinasi,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Pemerintah Indonesia mengambil merespons rangkaian bencana hidrometeorologi basah akibat cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak Senin, 24 November 2025. Situasi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta unsur kementerian/lembaga terkait. Rapat berlangsung secara hybrid dari Ruang Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BNPB, Jakarta Timur, Kamis, 27 November 2025.

Menko PMK, Pratikno menegaskan seluruh daerah terdampak telah menetapkan status keadaan darurat, yang menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya oleh pemerintah pusat. Pemerintah memastikan dukungan penuh agar penanganan darurat berjalan optimal dan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

“Masing-masing daerah sudah menetapkan kondisi darurat. Ini yang menjadi dasar kami bisa bergerak cepat memberikan dukungan semaksimal mungkin dari pusat ke daerah,” kata Pratikno.

Respons pemerintah atasi bencana tiga provinsi di Sumatra

Dalam pertemuan ini, Pratikno menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah, memprioritaskan keselamatan masyarakat serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga tahap pemulihan pascabencana.

“Di saat kami melakukan penanganan darurat, tapi saat yang sama kami mempersiapkan pascadaruratnya untuk pemulihan. Infrastruktur juga harus pulih,” kata Pratikno.

Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, Siklon Tropis Senyar membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi di tiga provinsi terdampak. Inilah yang kemudian memicu banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran.

Dampak dari fenomena cuaca tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses, listrik dan jaringan telekomunikasi. Upaya kaji cepat oleh tim gabungan di daerah terus dilakukan dan untuk sementara pendataan masih terus diperbarui.

“Ini telah memakan cukup banyak korban jiwa, tapi data masih di-update,” kata dia.

Pratikno menambahkan situasi cuaca ekstrem membuat penyaluran bantuan menghadapi kendala, namun seluruh tim kementerian/lembaga sudah dikerahkan ke lapangan. Sebagian bantuan akan dikirim melalui jalur udara karena akses darat banyak yang terputus.

“Pemerintah melalui BNPB akan mengirimkan bantuan melalui udara. Kami tidak bisa mengirim bantuan melalui infrastruktur darat dan menunggu sampai in selesai,” jelas Pratikno.