“Proyek MBG perlu dihentikan dulu, evaluasi proyek ini secara menyeluruh,” imbuh Raden.
Menambahkan catatan kritis yang ada, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka menyampaikan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah pembangunan yang kian berpihak pada investasi dan korporasi besar, bukan pada perlindungan lingkungan dan rakyat.
Di balik narasi “kemandirian energi” dan “pertumbuhan hijau”, pemerintah justru melanjutkan ekonomi ekstraktif di Pulau Jawa melalui proyek waste to energy, PLTU batu bara, co-firing biomassa, dan giant sea wall yang merusak hutan, pesisir, dan ruang hidup rakyat. Walhi Region Jawa menilai, transisi energi yang dijanjikan hanyalah kedok bagi kelanjutan energi kotor.
Baca juga: Hari Pangan Sedunia, Pakar IPB Sebut Lahan Sawah Indonesia Hanya 7,3 Juta Hektare
“Tahun pertama rezim ini bukan masa pemulihan ekologis, melainkan masa akumulasi krisis dan konsolidasi kekuasaan fosil di bawah selubung hijau semu,” ujar Wahyu.
Kemudian, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tenggara, Andi Rahman menyampaikan, bahwa negara beserta ruang-ruang hidup rakyat saat ini telah dikuasai segelintir elit ekonomi-politik. Mereka yang mengendalikan keputusan-keputusan publik justru mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya, terutama dalam pengelolaan sektor sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan energi.
“Di Sulawesi Tenggara, ekspansi pertambangan nikel yang masif telah menyebabkan kerusakan serius terhadap sumber-sumber ekonomi lokal masyarakat. Pesisir dan laut yang menjadi tumpuan hidup para nelayan kini tercemar dan mengalami degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka,” papar dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Papua, Maikel Primus Peuki menegaskan sikap Walhi Region Palu, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku Utara dan Papua.
Baca juga: Si-AZA, Deteksi Alkohol dan Zat Adiktif pada Pangan secara Langsung
“Kami memberikan kartu merah kepada pemerintah Prabowo. Sebab ekspansi perizinan semakin masif di wilayah Timur Indonesia,” tegas Maikel.
Walhi menyerukan pemerintah melakukan perubahan paradigma pembangunan, dari eksploitasi menuju pemulihan, dari retorika semu menuju keadilan sejati yang berpihak pada rakyat dan bumi. Selama arah kebijakan masih didikte oleh kepentingan modal dan logika pertumbuhan ekonomi, komitmen keadilan dan keselamatan hanya akan menjadi retorika diplomatik yang menutupi kenyataan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan hasil dari ketimpangan struktural dan politik yang terus dipelihara.
“Indonesia Gelap” bukan sekadar tagar, melainkan cerminan kondisi nyata di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kabinet yang gemuk dan tidak efektif, kebijakan yang mengabaikan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta upaya sistematis mengembalikan dominasi militer di ruang sipil menjadi tanda kemunduran demokrasi. Meski Prabowo kerap mengagungkan konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam pidatonya, praktik pemerintahannya justru menyingkirkan keduanya. Catatan ini tidak hanya mencerminkan situasi nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana atmosfer represif merata di berbagai daerah. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post