Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Abubakar mengakui, bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi gas rumah kaca sembari tetap memastikan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional. Meskipun dua tantangan tersebut, berdasarkan dokumen Country Climate and Development Report (CCDR) untuk Indonesia yang disusun oleh Grup Bank Dunia (World Bank Group), disebut dapat dicapai. CCDR Indonesia menggambarkan Indonesia dapat memastikan transisi yang terjangkau menjadi suatu perekonomian yang rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Ini sejalan dengan rencana operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Siti saat membuka workshop bertajuk “The World Bank Country Climate and Development Report: A Pathway for Improvement” di Jakarta pada 4 Mei 2023.
Baca Juga: KKI Biota Laut Gondol Menjadi Lokasi Riset Ocean Farming
Menteri Siti menyampaikan Indonesia FOLU Net Sink 2030 penting untuk dimasukkan dalam kerangka kebijakan yang direkomendasikan. Baik meliputi sektor FOLU, energi, limbah, dan IPPU lainnya. Laporan tersebut juga harus mencakup tindakan nyata dan prioritas untuk mendukung transisi yang rendah karbon dan berketahanan iklim.
“Indonesia bergerak maju dalam aksi iklim dengan semboyan “lead by example”. Prinsipnya partisipatif, transparansi, akuntabilitas, integritas, sistematis-metodologis, dengan tanggung jawab dan keadilan,” kata Siti mengklaim.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menyatakan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Upaya itu dibuktikan dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), bahwa Indonesia menargetkan mengurangi emisi GRK sebesar 32 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan dunia internasional pada 2030.
Baca Juga: Gempa Dangkal 5,6 Magnitudo di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara
“Target pengurangan emisi GRK sektor energi pada tahun 2030 sebesar 358 juta ton CO2 dengan kemampuan sendiri dan 446 juta ton CO2 dengan bantuan internasional dari skenario business as usual,” jelas Jisman dalam diskusi Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) bertajuk “MKI’s Coffee Morning: Membangun Sinergi Nasional Untuk Mencapai Target NDC-2030 dalam Mempersiapkan Transisi menuju NZE – 2060” di Jakarta pada 21 Maret 2023.
Emisi GRK sektor energi diproyeksikan turun sebesar 93 peren dari skenario business as usual, dimana sisa emisi yang dihasilkan adalah sebesar 129,4 juta ton CO2 tahun 2060.
Ada beberapa strategi untuk mengakselerasi pengurangan emisi GRK sektor energi. Pertama, mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan interkoneksi melalui supergrid.
Baca Juga: Dirjen KSDAE Baru Diminta Kawal RUU Konservasi Sumber Daya Alam
Berdasarkan peta jalan transisi energi, proyeksi kebutuhan listrik Indonesia tahun 2060 akan mencapai 1.942 Tera Watt Hour (TWh) dan konsumsi listrik per kapita sebesar 5.862 KWh. Listrik tersebut akan dihasilkan 100 persen dari EBT dengan total kapasitas sekitar 708 Giga Watt (GW) tahun 2060.
Kedua, moratorium Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta mempensiunkan secara dini PLTU yang sudah ada. Ketiga, menerapkan prinsip-prinsip efisiensi energi secara masif. Keempat, mendorong penggunaan kendaraan listrik serta kompor induksi secara massal. Kelima, pengembangan smart grid untuk mengatasi intermittency pada variable renewable energy.
Di sisi lain, Jisman menyatakan untuk mengurangi GRK di sektor energi bukanlah perkara mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi. Seperti pendanaan proyek infrastruktur, perluasan dekarbonisasi, pengembangan teknologi, hingga pengembangan kapasitas dari sumber daya manusia.
Baca Juga: Banjir Bandang Sembahe Dua Kepala Keluarga Mengungsi
Namun pada 3-4 Maret 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memimpin delegasi Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka menghadiri rangkaian acara Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministrial Meeting. Lawatan tersebut merupakan salah satu upaya nyata pemerintah untuk mendorong percepatan upaya dekarbonisasi dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.
Pertemuan tersebut dihadiri beberapa Menteri dari negara ASEAN lainnya, seperti Sekretaris Kementerian Pertambangan dan Energi Kamboja, Menteri Ekonomi Malaysia, Sekretaris Departemen Energi Filipina, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Energi Thailand, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Asisten Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, perwakilan dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan International Energy Agency (IEA).
“Pertemuan tersebut menghasilkan joint statement sebagai komitmen bersama untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, berkeadilan, terjangkau dan inklusif menuju NZE di Kawasan Asia,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi pada 9 Maret 2023.
Baca Juga: Longsor di Wonosobo Satu Pengendara Motor Tewas Tertimbun
Ada empat kesepakatan kerja sama yang ditandatangani di bidang energi. Pertama, MoU antara PT PLN (Persero) dengan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) terkait program dekarbonisasi. Kedua, MoU antara PLN Nusantara Power dengan Sumitomo Heavy Industries (SHI), Mitsubishi Heavy Industries (MHI), serta Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Corporation) terkait peningkatan co-firing untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Ketiga, MoU antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan TOYO Engineering Corporation dan IHI Corporation terkait terkait pembangunan pabrik Green Ammonia di Indonesia. Keempat, MoU antara PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) dan Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (TEPCO HD) tentang pengembangan hidrogen hijau dan amonia hijau. [WC02]
Sumber: Walhi Nasional, Kementerian LHK, Kementerian ESDM
Discussion about this post