Wanaloka.com – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan transparansi skema pembebasan lahan bagi calon ibu kota negara (IKN) kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala OIKN) Bambang Susantono. Bagi Anis, perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai korporasi.
“Tukar-menukar kawasan hutan, kan salah satu titik potensi korupsi di sektor sumber daya alam,” ucap Anis dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 6 Februari 2023.
Politisi PKS ini juga berpesan agar tukar-menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik.
Baca Juga: Gempa Terbesar Sejarah Turki, Korban Tewas hampir Capai 10 Ribu
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga menyinggung potensi persoalan lingkungan yang dapat terjadi. Mengingat IKN digadang sebagai kota hutan yang berkelanjutan, sehingga tata kelola yang baik harus diperhatikan.
“Hancurnya ekologi di Pulau Jawa harus menjadi pelajaran,” tukas Anis.
Kerusakan ekologi di Jawa terjadi karena tidak ada tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Sementara kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum.
Baca Juga: Gunung Karangetang Siaga, Perhatikan Imbauan Badan Geologi Berikut Ini
Discussion about this post