Baca Juga: Hefni Effendi: Jasa Ekosistem untuk Menilai IKLH Harus Dirumuskan Dulu
Dwikorita memperlihatkan literasi, edukasi dan advokasi kebencanaan harus diberikan terus menerus secara berkelanjutan kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, termasuk pimpinan daerah, para pemegang kebijakan dan pihak swasta. Dari sisi komunikasi, peringatan dini harus disebarluaskan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terancam bencana, dengan isi pesan dan instruksi yang jelas serta mudah dipahami untuk segera ditindaklanjuti dengan aksi yang cepat dan tepat.
“Tantangan terkait komunikasi adalah putusnya jaringan komunikasi di daerah bencana. Ini perlu perhatian khusus dengan menyediakan saluran komunikasi berbasis satelit. Jadi alur komunikasi tetap berjalan dengan lancar meskipun terjadi kerusakan infrastruktur karena bencana,” tutur Dwikorita.
Baca Juga: Konferensi Rektor ASEAN Bahas Solusi Penerapan Ekonomi Biru
Dia menekankan perlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama membangun sistem peringatan dini yang handal dan resilien. Pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat terkait bencana dan multibencana dapat semakin memperkuat keberhasilan sistem peringatan dini yang dibangun pemerintah.
“Indonesia memiliki banyak sekali ancaman bencana alam. Dengan jumlah populasi mencapai 275 juta orang, BMKG berupaya membangun sistem peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mempersempit kesenjangan dalam mendapatkan akses untuk keselamatan mereka,” papar Dwikorita. [WLC02]
Sumber: BMKG
Discussion about this post