“Tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap dituakan dan bisa dipercaya adalah tokoh-tokoh sentral yang harus diedukasi juga,” kata dia.
Mitigasi bencana gunung api merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, PVMBG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akademisi, pengelola wisata, pemandu, masyarakat lokal, hingga pendaki memiliki peran masing-masing. Informasi mengenai status gunung api dan rekomendasi aktivitas harus merujuk pada sumber resmi, bukan hanya berdasarkan pengalaman individu atau pihak pengelola wisata.
“Setiap wisatawan harus mencari informasi yang cukup, apakah ini saat yang tepat, apakah ini paling berisiko atau tidak. Itu harus ditakar,” jelas Mirzam.
Gunung api aktif tetap dapat dinikmati dari jarak aman. Kegiatan wisata alam tidak harus dihentikan sepenuhnya, tetapi perlu dilakukan dengan mematuhi aturan keselamatan yang berlaku.
“Bisa tidak kita menikmati gunung api pada waktu erupsi? Bisa, tanpa harus celaka, asal kita mematuhi jarak aman tertentu,” ujar dia.
Ia kembali mengingatkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama. Keindahan alam, pengalaman pendakian, maupun popularitas di media sosial tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa.
“Like yang kita dapat dan popularitas itu tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar,” Mirzam kembali mengingatkan.
Laboratorium bencana
Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”. Predikat tersebut, menurut Kepala BNPB, Suharyanto bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.
Data Bank Dunia (World Bank) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia. Di atasnya ada Filipina yang menjadi langganan angin topan.
“Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.
“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata dia.
Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Ia mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.
Salah satunya, peristiwa erupsi Gunung Dukono pada Mei 2026 dan Gunung Marapi di Sumatra Barat pada 2023. Ia mengingatkan tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.
“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.
Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri. Masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal. [WLC02]
Discussion about this post