“Kami secara individu dan kolektif mendukung dan turut berperan aktif dalam melakukan usaha-usaha untuk mengatasi risiko dari krisis iklim. Aksi-aksi ini tentu akan lebih berdampak jika para pemimpin negara memberikan kebijakan yang tegas dan melakukan solusi tepat. Kebijakan, komitmen dan transparan yang mengutamakan keselamatan rakyat akan membantu kita dalam melakukan mitigasi dampak dari krisis iklim. Memberikan kemudahan pada teknologi terbarukan yang berkelanjutan dan bersih akan mempercepat laju perekonomian dan kesehatan yang baik. Merawat hutan-hutan Papua dan Kalimantan yang tersisa untuk tetap bernafas akan memberikan kita pangan yang baik.
Baca Juga: Hujan Es, Dampak Perubahan Iklim dan Membawa Polutan
Proyeksi hilangnya salju abadi di Papua 2025 adalah alarm bagi kami, anak muda Papua, untuk ikut bertindak dan bersuara. Penghancuran ekosistem mangrove terus terjadi atas nama pembangunan infrastruktur daerah timur yang seharusnya menanam adalah bentuk usaha mitigasi. Kami yakin edukasi yang masif dan aksi nyata dari pemerintah bisa membawa perubahan dan bertahan melewati dampak krisis iklim. Apakah kami akan bisa mencapai cita-cita kami di Bumi yang panas?”
Koordinator Yogyakarta, Wahyu Aji:
“Masyarakat yang mempertahankan lingkungan dan berperan dalam penyelamatan alam seperti warga tapak termasuk masyarakat desa dan adat adalah masyarakat yang seharusnya diberikan dukungan penuh para pemimpin bangsa ini. Namun, nyatanya, saat ini dan detik ini mereka telah mengalami ketidakadilan berkali-kali. Mereka yang sudah menjadi penyintas paling terdampak dari krisis iklim harus mengalami penindasan kembali atas tanah dan ruang hidup yang dirampas oleh negara sebagai perpanjangan tangan oligarki yang berkedok penyelamatan ekonomi.
Baca Juga: Rehabilitasi Mangrove untuk Pengendalian Perubahan Iklim dan Konservasi Penyu
Secara pribadi, saya mengajak semua kalangan terutama anak muda untuk bersolidaritas bersama atas kesewenang-wenangan demokrasi pada kelompok minoritas atau warga sipil yang tertindas. Ketahanan pangan adalah hal penting yang harus Indonesia miliki di tengah krisis iklim. Mengapa mempertahankan pangan sangat sulit di negara agraris ini?”
Tuntutan Aksi Darurat Iklim dari 20 Kota
Pertama, deklarasi darurat iklim harus menjadi isu prioritas. Memastikan pendidikan dan penyebarluasan kebenaran tentang krisis iklim melalui lembaga-lembaga pendidikan. Mendorong kerjasama lebih kuat dengan pihak media massa untuk terus menyebarluaskan isu krisis iklim.
Kedua, memprioritaskan pembangunan yang berketahanan iklim dan keamanan di tingkat tapak melalui infrastruktur untuk kedaulatan pangan, energi, air milik masyarakat secara mandiri. Memastikan transisi berkeadilan. Mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat dalam perencanaan solusi, termasuk pembuatan keputusan.
Baca Juga: Samarinda dan Toli-Toli Diterjang Bencana Hidrometeorologi
Ketiga, urgensi untuk peningkatan ambisi dan komitmen iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris. Untuk menahan laju pemanasan di titik 1.5 derajat Celcius. Memastikan penghentian pendanaan pada proyek dan ketidakbijakan yang memperburuk situasi krisis iklim. Menghentikan semua solusi iklim palsu seperti energi baru yang bersumber dari batubara gas, dan nuklir. Mengalihkan pendanaan dan dukungan terhadap solusi yang terdesentralisasi di tingkat tapak untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Keempat, keselamatan dan keamanan yang terjamin untuk rakyat Indonesia yang berjuang menyelamatkan lingkungan dan hidupnya. Membuka ruang-ruang demokrasi yang adil dan bijak dengan perubahan sistem politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat secara aktif (balai masyarakat). Memastikan sistem ekonomi para ekonomi pemenuhan kehidupan, bukan pada pengukuran PDB. [WLC02]
Discussion about this post