Antisipasi bencana pohon tumbang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat turut andil dengan melaporkan pohon yang berisiko tumbang melalui aplikasi atau hotline pemerintah.
Kegiatan edukasi melalui kampanye dan workshop menjadi kunci untuk meningkatkan peran aktif masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat dapat menginisiasi komunitas peduli lingkungan untuk memantau ruang hijau di sekitar mereka.
Baca Juga: Masyarakat Adat di Boven Digoel Tolak Izin Usaha Sawit di Hutan Adat Papua
“Kerja sama antara individu, komunitas, dan pemerintah sangat penting. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih peduli,” imbuh dia.
Selain itu, juga bisa menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengelolaan pohon di perkotaan. Jika semua pihak berperan aktif, ia yakin bahwa kita dapat menekan angka risiko pohon tumbang secara signifikan.
Mitigasi bencana di tempat wisata
Sementara Puan meminta Pemerintah dan instansi terkait melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) demi kenyamanan masyarakat. Apalagi cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun nanti.
Baca Juga: Penanganan Warga Terdampak Bencana Sukabumi, Pengungsian Terpusat hingga Psikososial
“Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” kata Puan.
Mengutip keterangan BMKG, cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bencana banjir, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi pekan lalu. Puan meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana.
Ia menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata. Instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala. Terutama lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharan terpadu.
Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi, Pakar Dorong Mitigasi Berbasis Sains
Begitupun dengan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian. Pemerintah harus mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.
“Investasi di bidang pariwisata ini bukan hanya soal biaya, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia,” kata Puan.
Pihaknya juga berharap agar masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan. Ia menegaskan komitmen DPR untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana. Bahkan, ia juga mengingatkan para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya di masa reses untuk turun ke lapangan mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.
“Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian. Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas dia. [WLC02]
Discussion about this post