Wanaloka.com – Presiden Joko Widodo menyebut ekonomi hijau tidak hanya mengenai perlindungan lingkungan, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ia mengklaim Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai net zero emission melalui berbagai potensi energi hijau.
“Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, lebih dari 3.600 gigawatt. Kami juga memiliki PLTS, PLTS Apung Pembangkit Listrik Tenaga Surya Apung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp) terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia,” klaim Jokowi.
Indonesia juga diklaim memiliki hutan mangrove seluas 3,3 juta hektare yang dapat menyerap karbon secara efektif dan memiliki salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia. Namun, menurut Jokowi, hal tersebut tidak dapat memberi dampak signifikan apabila dukungan serta akses riset dan teknologi masih terbatas.
Baca Juga: Paus Fransiskus Diminta Bebaskan Masyarakat Adat Indonesia dari Penindasan
“Semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang. Tiga hal itu penting untuk menjadi catatan kami semua,” kata dia.
Ia mengajak semua pihak untuk bergabung dalam upaya global tersebut. Ia berharap forum IISF menjadi tempat bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk berkolaborasi menghadapi tantangan iklim global.
Perubahan iklim ancaman serius
Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mendorong penguatan kerja sama pengembangan kapasitas kawasan selatan-selatan dalam menghadapi perubahan iklim.
Baca Juga: Mengoptimalkan Limbah Gigi dan Tulang Hewan untuk Menjernihkan Air
“Perubahan iklim harus mendapat perhatian serius karena mengancam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kerja sama ini untuk membangun ketahanan bersama,” kata Dwikorita dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships yang diselenggarakan oleh Bappenas di Bali, Rabu, 4 September 2024.
Dalam acara yang mengangkat tema “Rising Sea Level: Strategic Responses for Sustainable Development” tersebut, ia hadir didampingi Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.
Dwikorita menjelaskan, perubahan iklim menjadi pekerjaan rumah masyarakat global, tanpa batas teritorial (borderless) antar negara. Kolaborasi antar negara menjadi sebuah keharusan. Kolaborasi dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan melalui penelitian dan pengembangan pendidikan serta peningkatan layanan iklim yang berkelanjutan. Sebab kesenjangan dalam teknologi dan literasi masyarakat antar negara, khususnya di kawasan selatan-selatan masih sangat lebar.
Discussion about this post