Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua menyatakan, kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Perkebunan monokultur, seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua.
Menanggapi soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan membuka hutan adat Papua untuk proyek perkebunan seperti sawit, ditentang Walhi Papua.
Baca juga: Perjuangan Masyarakat Adat Awyu dan Moi Selamatkan Hutan Papua, DPR Sebut Miskomunikasi?
Direktur Eksekutif Daerah Papua, Maikel Peuki menegaskan, menolak rencana kebijakan itu. Pembukaan hutan adat untuk perkebunan monolkultur, ancaman serius terhadap hutan adat Papua.
“Kami mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah (termasuk kebijakan Presiden Prabowo) yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu, dan terkait program pangan/energi. hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Maikel dalam siaran pers, Rabu, 17 Desember 2025.
Ia menilai, rencana itu tidak menghormati dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah dan hutan adat.
Discussion about this post