Wanaloka.com – Polusi udara Jabodetabek ditindaklanjuti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui pengawasan lapangan dengan penegakan hukum (law enforcement). Sebanyak 100 personil teknis fungsional diterjunkan untuk melakukan pengawasan semua sumber pencemaran tidak bergerak, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)/Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), industri, pembakaran sampah, limbah elektronik, dan lain-lain. Pengawasan dipimpin Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) LHK sebagai Ketua Satgas dan Ketua Harian oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
Langkah kerja penanganan dan pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK melalui SK.929/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2023 tentang Langkah Kerja Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Jabodetabek. Ada tujuh langkah kerja yang ditegaskan dalam SK tersebut sebagaimana dilansir dari siaran pers KLHK.
Pertama, identifikasi sumber pencemar udara di wilayah Jabodetabek. Kedua, melakukan pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui pelaksanaan uji emisi secara bertahap diawali dari Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Dwikorita: Yang Ditakutkan Penduduk Bumi adalah Perubahan Iklim dan Dampaknya
Ketiga, menggalakkan aksi kegiatan penanaman pohon dalam rangka penyerapan pencemaran udara. Keempat, pengawasan ketaatan perizinan dan perundangan-undangan bagi sumber tidak bergerak antara lain pembangkit listrik (PLTU/PLTD, unit pembangkit independen), manufaktur, pembakaran sampah, pembakaran limbah elektronik, stockpile batu bara melalui evaluasi, klarifikasi dan inspeksi lapangan.
Kelima, penegakan hukum berupa penindakan penjatuhan sanksi administrasi serta sanksi hukum perdata maupun pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada kondisi tertentu berdasarkan evaluasi seperti kondisi geomorfologis dan “street canyon” menurut kebutuhan.
Ketujuh, pembinaan, pengawasan, koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Jabodetabek secara berjenjang maupun secara langsung menurut kebutuhan lapangan dan mendesak dalam sistem “secondline enforcement“.
Baca Juga: Walhi Nilai Pidato Jokowi Kontradiktif dengan Kenyataan, Ini Catatannya
Discussion about this post