Baca juga: Mimpi Kawasan Konservasi Jadi Rumah Aman Bagi Gajah Sumatra
Ironisnya, semua proyek-proyek ini dibungkus dengan narasi transisi energi dan pembangunan ekonomi. Namun kondisi masyarakat di bantaran sungai, lereng perbukitan, dan pesisir justru menanggung banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan.
“Seluruh angka dan sebaran dalam analisis ini baru mencakup tiga sektor, yaitu pertambangan minerba, PLTA, dan PLTP,” Melky menggarisbawahi.
Perkebunan Sawit
Sementara di luar itu, Pulau Sumatra masih dibebani ekspansi migas, perkebunan sawit skala luas, industri kehutanan (HPH dan HTI), serta tambang-tambang ilegal yang tidak tercatat dalam basis data resmi. Artinya, tekanan nyata terhadap hutan, DAS, dan ruang hidup masyarakat jauh lebih besar daripada yang tergambar di atas kertas. Dampaknya, risiko banjir dan longsor ke depan akan terus meningkat jika tidak segera dilakukan moratorium dan audit menyeluruh atas seluruh bentuk industri ekstraktif, baik legal maupun ilegal.
Dengan demikian, banjir dan longsor yang kini meluluhlantakkan Pulau Sumatra adalah tanda, bahwa model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam sudah mencapai titik buntu. Ruang hidup rakyat dikonversi menjadi deretan konsesi tambang dan mega proyek energi. Sementara risiko ditanggung sendiri oleh warga di bantaran sungai, kaki bukit, dan pesisir yang saban tahun dipaksa hidup dalam sirene darurat bencana.
Baca juga: Investigasi Walhi Sumut, Banjir Bandang di Tapanuli Akibat Deforestasi Perusahaan Tambang
“Selama negara terus menutup mata terhadap fakta ini dan hanya menjawab bencana dengan karung bantuan dan laporan serapan anggaran, negara sesungguhnya sedang ikut melanggengkan siklus pengorbanan tersebut,” tegas Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman.
Atas kondisi ini, Jatam mendesak pemerintah segera mengubah haluan dengan segera mencabut izin-izin yang terbukti merusak, menghentikan ekspansi industri ekstraktif di kawasan hulu, rawan bencana, dan DAS kritis. Kemudian mengembalikan ruang kelola kepada masyarakat lokal dan adat yang terbukti paling berkepentingan menjaga hutan dan sungai.
Tanpa langkah politik seberani itu, setiap proposal tambang baru, perluasan kebun, dan megaproyek energi di Sumatra hanya akan menjadi kontrak baru untuk menambah panjang daftar korban banjir dan longsor di tahun-tahun mendatang.
Kemenhut siapkan solusi pemulihan dan penguatan DAS
Pihak PT AR membantah perusahaan tambang emas itu menjadi penyebab banjir bandang lewat aktivitas pertambangan yang dilakukan di hulu. Melainkan akibat cuaca ekstrem.
Baca juga: Bencana di Sumatra, Anggota DPR Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
“Seiring beredarnya informasi mengenai penyebab bencana, kami perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi,” kata Senior Manager Communications PT AR, Katarina Siburian Hardono melalui pernyataan tertulis yang diterima Wanaloka.com, Jumat, 28 November 2025.
Berdasarkan pantauannya, pihak PT AR mengklaim tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir.
“Kami mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan,” ucap Katarina.
Sementara Kementerian Kehutanan juga menganggap peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada 25–27 November 2025 dipicu curah hujan ekstrem yang mencapai lebih dari 150 mm per hari.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Krisdianto, mengatakan hujan intensitas tinggi selama beberapa hari itu dianggap penyebab debit air melebihi kapasitas tampung sungai. Kondisi tersebut diperparah perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan, sehingga meningkatkan laju sedimentasi dan menurunkan kapasitas sungai dalam menyalurkan aliran permukaan.
Baca juga: Update Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra Utara, Korban Tewas Capai Puluhan Orang
Di Aceh Utara, banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan kondisi lahan yang tidak mampu meresapkan air telah mengakibatkan 3.507 warga mengungsi serta merendam ratusan hektare sawah dan tambak. Sementara di Kabupaten Langkat, banjir tidak hanya merendam permukiman, namun juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk robohnya Jembatan Titi Cempedak dan terputusnya akses Jalan Lintas Sumatera Utara–Aceh, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.
Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir yang terjadi secara tiba-tiba akibat hujan berkepanjangan dan sedimentasi di hulu sungai menimbulkan 15 korban jiwa, kerusakan luas pada permukiman, serta gangguan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Krisdianto, Kemenhut memperkuat langkah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara menyeluruh sebagai respons atas meningkatnya kejadian banjir di berbagai wilayah. Upaya yang ditempuh meliputi identifikasi titik rawan di hulu DAS, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan kritis, serta pelaksanaan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam untuk meningkatkan stabilitas lahan.
“Juga pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan diperketat guna memastikan pemanfaatan ruang tetap sesuai fungsi ekologisnya,” kata Krisdianto.
Kemenhut juga mendorong koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam rangka normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pemantauan hidrometeorologi, serta penguatan sistem peringatan dini. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan daya dukung lingkungan, menurunkan tingkat kerentanan banjir, dan memastikan pengelolaan sumber daya air dan lahan berlangsung secara terpadu dari hulu hingga hilir. [WLC02]
Discussion about this post