KUPS tersebut telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, rotan, kayu putih, wisata alam, buah-buahan. Nilai ekonomi dari produk atau komoditi yang dihasilkan kelompok telah dilakukan pendataan secara digital.
Pengisian nilai ekonomi baru 597 KUPS dari 9.985 KUPS atau 5,93 persen selama 4 bulan terakhir pada 2022 tercatat sebesar Rp117,59 miliar. Nilai ekonomi dari kelompok masyarakat ditargetkan mencapai Rp1,1 triliun pada 2023 dan 2,5 triliun pada 2024.
“Pendampingan akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra pusat pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuh Siti.
Baca Juga: Korban Gempa Turki Asal Indonesia Segera Dipulangkan
Menurut Siti, saat ini telah diinisiasi regulasi setingkat peraturan presiden untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan kolaborasi program perhutanan sosial agar para pihak bisa memberikan peran untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
Salah satu penerima SK, Saifudin berencana akan mengelola lahan yang telah diberikan pemerintah menjadi kawasan edukasi alam.
“Seringkali dibuat kemah atau camping untuk pengetahuan,” ucap Saifudin saat berdialog dengan Jokowi.
Baca Juga: Walhi Nilai HPSN Saban Tahun Tak Jawab Persoalan Sampah, Ini Masalahnya
Menurut Saifudin, kondisi Kota Balikpapan yang nantinya akan menjadi kota besar merupakan sebuah peluang untuk meneruskan idenya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Kami buat wisata di situ Pak, yang setiap satu bulan sekali atau dua kali pasti ada anak camping (Persami) dari SD sampai SMP,” jelas Saifudin.
Pemanfaatan lahan sebagai kawasan wisata edukasi alam, menurut dia dinilai tetap dapat memberikan keuntungan meskipun dikelola secara swadaya. Setiap anak dapat dikenai tarif Rp4.000-Rp5.000 per orang untuk biaya sewa gazebo dan keamanan. Jokowi menilai itu ide bagus yang dapat mengajak anak-anak mengenal alam lebih dekat. [WLC02]
Sumber: Kepresidenan, Kementerian LHK
Discussion about this post