Dalam rangkaian aksi serentak itu, Walhi menegaskan enam tuntutan.
Satu, pemerintah harus menghentikan pembiaran karhutla dan membongkar akar persoalannya.
Dua, mengevaluasi serta mencabut izin di kawasan hutan dan gambut yang rentan dan terbukti melanggar.
Tiga, memastikan korporasi bertanggung jawab penuh atas kebakaran dan kerusakan ekologis di wilayah konsesinya.
Empat, memperkuat penegakan hukum agar memberikan efek jera.
Lima, menjadikan pemulihan ekosistem, khususnya gambut dan kawasan yang terbakar berulang, sebagai kewajiban yang nyata.
Enam, memastikan hak generasi mendatang menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Keuntungan tidak boleh terus diprivatisasi sementara kerugian ekologis ditanggung rakyat dan negara.
Aksi serentak di enam provinsi tersebut menegaskan, bahwa karhutla bukan persoalan lokal, melainkan cermin dari kegagalan tata kelola yang sistemik dan berulang di berbagai wilayah gambut dan kawasan konsesi perusahaan.
Delapan puluh satu tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi arah pembangunan, bukan sekadar mengulang seremoni. Negara tidak cukup hadir ketika api menyala. Negara harus hadir sebelum api terjadi.
Sebab selama rakyat masih menghirup asap, selama hutan dan gambut terus dibakar, selama korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban secara efektif, dan selama generasi mendatang diwarisi kerusakan yang tidak pernah mereka pilih, maka kemerdekaan kita masih menyisakan pertanyaan mendasar: Merdeka untuk siapa? [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post