“Jika tak ada perbaikan ke depan, termasuk dalam penanganan karhutla, bisa-bisa status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark benar-benar bisa dicabut,” tukas Daniel.
Karhutla di perbukitan Desa Sipitudai yang merembet hingga ke lahan di perbukitan Siaraubung Kecamatan Harian tersebut diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat. Daniel mengingatkan pentingnya optimalisaai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Jatam Kritisi Ekspansi Geothermal, Ancaman Bagi Warga dan Lingkungan
“Sebenarnya memang dilemma. Kami punya banyak sekali regulasi yang melarang pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan. Tapi di satu sisi, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” jelas legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Peran Pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk merangkul masyarakat agar pembukaan lahan jangan sampai menyebabkan karhutla. Menurut Anggota Komisi Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPR itu, Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan secara sosial budaya dan memanfaatkan kearifan lokal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Upaya penegakan hukum harus dibarengi dengan berbagai pendekatan sosial.
“Libatkan tokoh daerah, tokoh agama setempat, dan tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat. Manfaatkan kearifan lokal,” imbuh dia.
Baca Juga: Longsor Tewaskan Tujuh Warga Mimika, Akses Freeport ke Kampung Terputus
Selain itu, Pemerintah dan penegak hukum tetap diminta melakukan investigasi secara menyeluruh. Lokasi kebakaran diketahui bersebelahan dengan ladang milik warga.
“Apabila ada tindakan terstruktur, sanksi tetap harus ditegakkan seperti kepada pelaku pembukaan lahan perkebunan yang banyak dilakukan korporasi,” sebut Daniel.
Di sisi lain, Daniel kembali meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan karhutla. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara Paru-Paru Dunia karena sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan mangrove terluas di dunia.
Baca Juga: Kepala BNPB Minta Tanggap Darurat Bencana Gorontalo Tak Terlalu Lama
“Tapi hutan di Indonesia terus menerus mengalami penurunan akibat kebakaran hutan dan pengalihan fungsi lahan. Maka Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah komprehensif,” tutur dia.
Selain itu juga menjadi tugas bersama untuk mengurangi ancaman deforestasi demi masa depan lingkungan hidup yang lebih baik. [WLC02]
Sumber: DPR
Discussion about this post