Kartu Kuning Sejak 2023, Keanggotaan Kaldera Toba dalam UNESCO Global Geopark Terancam Dicabut

Wanaloka.com – Kawasan taman bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapat kartu kuning (yellow card) dari UNESCO dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023. Kartu serupa juga diberikan untuk Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.

Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO, bahwa badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Keanggotaan Geopark Kaldera Toba dalam UNESCO Global Geopark (UGGp) pun terancam dicabut. Peringatan ini terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola.

Sementara waktu tersisa untuk perbaikan Kaldera Toba yang berada di Sumatera Utara itu, menurut Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E. Simandjorang, tinggal satu bulan lagi. Sedangkan tim asesor UNESCO datang untuk melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.

Ketua DPR, Puan Maharani pun meminta Pemerintah bertindak cepat dan terkoordinasi menyikapi kartu kuning UNESCO terhadap status danau terbesar di Indonesia tersebut.

“DPR mengingatkan dengan tegas seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan langkah konkret dan terkoordinasi menyelamatkan status UGGp Kaldera Toba yang terancam dicabut,” kata Puan dalam keterangan tertulis rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Menurut Puan, kartu kuning itu sinyal yang tak biasa. Status Geopark Toba bukan sekadar label internasional, namun cermin komitmen bangsa dalam menjaga ekologi, budaya, dan keberlanjutan pembangunan.

“Selain menjadi tantangan, peringatan ini juga menguji keseriusan kita dalam menjaga warisan dunia yang tidak ternilai. Kalau status UGGp dicabut, ini bukan hanya kegagalan administratif, tetapi pukulan telak terhadap kredibilitas kita sebagai negara yang menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis nasional,” sambung Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan lantas menyoroti pentingnya percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 agar sejalan dengan nomenklatur kelembagaan terbaru. Ia menilai, koordinasi lintas sektor saat ini masih belum optimal karena kerangka hukum belum diperbarui.

“Ini urusan serius, jangan sampai tersandera ketidaksinkronan birokrasi,” ucap dia.

Puan juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk tidak bekerja setengah hati. Ia mengimbau semua pihak terkait melakukan kerja maksimal terhadap empat rekomendasi utama UNESCO.

“Rekomendasi UNESCO harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel,” sebut dia.

Anggota Komisi VII DPR, Rofik Hananto juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ancaman pencabutan status UGGp yang membayangi Kaldera Toba. Kartu kuning itu menunjukkan pengelolaan kawasan Kaldera Toba masih belum mengalami kemajuan signifikan sesuai standar internasional.

“Kaldera Toba adalah aset nasional dan ikon pariwisata kelas dunia. Ancaman pencabutan status UGGp tidak hanya merugikan citra Indonesia di mata internasional, tapi juga berpotensi memukul sektor pariwisata secara langsung, terutama di kawasan Sumatera Utara,” ujar Rofik dalam keterangan pers, Selasa, 28 Mei 2025.

Status UGGp yang disandang Kaldera Toba merupakan pengakuan atas kekayaan geologis, ekologis, dan budaya yang perlu dijaga secara terpadu. Status ini tidak hanya soal label, tetapi juga tentang komitmen terhadap pengelolaan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis komunitas.

“Masyarakat lokal akan menjadi pihak paling terdampak jika status ini dicabut. Penurunan kunjungan wisatawan berarti menurunnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya potensi ekonomi di sektor UMKM serta jasa pariwisata lainnya,” jelas Rofik.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam menyelamatkan status UGGp Kaldera Toba. Rofik bahkan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut berperan aktif dalam upaya perbaikan tersebut. Khususnya mencakup kualitas sanitasi, pengelolaan limbah, serta kapasitas tanggap terhadap isu kesehatan masyarakat di destinasi wisata

“Kemenkes perlu turun tangan sebagai mitra strategis untuk memastikan bahwa kesehatan lingkungan, masyarakat, dan pariwisata di kawasan Kaldera Toba dikelola dengan standar tinggi yang mendukung keberlanjutan dan kelayakan status UGGp,” tutur dia.

Rofik juga mendorong pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat pemenuhan seluruh rekomendasi UNESCO. Termasuk perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan geopark, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan.

“Jangan sampai kita kehilangan status UNESCO karena kelalaian dalam pengelolaan. Ini momentum untuk berbenah dan menunjukkan Indonesia serius menjaga warisan dunia sekaligus memajukan pariwisata berkelanjutan,” imbuh dia.

Kronologi kartu kuning

Menyikapi peringatan yellow card yang diberikan oleh UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto mengatakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO dapat segera dipenuhi. Geopark Kaldera Toba, yang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO.

Kementerian Pariwisata mengundang GM Badan Pengelola Kaldera Toba Unesco Global, Azizul Kholis untuk memberikan asistensi terkait peringatan kartu kuning dari UNESCO itu. Dalam diskusi di Kemenpar pada 16 Mei 2025, Azizul menjelaskan kronologis dan update yellow card yang dikeluarkan UNESCO.

Menurut Azizul, pihaknya butuh waktu dua bulan untuk berbenah dengan assessment baru yang disampaikan pihak UNESCO yang akan dilakukan pada 15 Juli 2025 mendatang. Ia optimistis pembenahan akan selesai dengan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.