Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di Pulau Jawa menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Banjir, longsor, rob, dan krisis air yang terjadi hampir setiap tahun tidak lagi dapat dipahami peristiwa alam semata. Melainkan dampak dari pilihan kebijakan pembangunan, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan batas ekologi.
Dalam diskusi lintas daerah yang melibatkan Walhi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur terungkap kerusakan wilayah hulu hingga pesisir berlangsung secara sistemis.
Di Jakarta, peningkatan kejadian banjir terjadi seiring masifnya pembangunan yang menutup ruang resapan air. Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah menjelaskan, sekitar 90 persen permukaan Jakarta sudah tertutup beton dan aspal. Air hujan tidak lagi punya ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi sesuatu yang dinormalisasi.
“Yang sering dikorbankan justru warga kampung kota, sementara pengembang besar terus diberi ruang,” kata Aminullah.
Baca juga: Kementerian Kehutanan Janji Ungkap Pemodal dan Aktor Intelektual Kematian Gajah di Riau
Tekanan dari wilayah hulu juga semakin terasa. Alih fungsi lahan di daerah aliran sungai (DAS) besar seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane yang menjadi kawasan tangkapan air di Jawa Barat, terjadi secara masif.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, Siti Hannah Alaydrus menyampaikan lebih dari 2.300 hektare lahan di wilayah sungai telah beralih fungsi dalam kurun 2017–2023. Jawa Barat diperlakukan sebagai ruang investasi dan Proyek Strategis Nasional, tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Dampaknya bukan hanya dirasakan di hulu, tapi juga oleh jutaan warga di wilayah hilir,” ujar dia.
Situasi serupa terjadi di Jawa Tengah. Manajer Media dan Kampanye Walhi Jawa Tengah, Azalya Tilaar menuturkan banjir dan longsor kini telah menjadi rutinitas tahunan di hampir seluruh kabupaten dan kota. Selama 10 tahun terakhir, pihaknya mencatat deforestasi sekitar 11 ribu hektar, terutama di kawasan hutan lindung dan produksi.
Baca juga: Program Gentengisasi, Pakar Ingatkan Rumah Tradisional di Indonesia Tak Seragam
“Namun setiap bencana, yang disalahkan selalu hujan ekstrem, bukan kebijakan tata ruang dan perizinan yang terus melonggarkan eksploitasi,” kata Azalya.
Discussion about this post