Di Yogyakarta, tekanan ekologis datang dari aktivitas pertambangan pasir yang terkonsentrasi di kawasan Gunung Merapi dan DAS Progo. Kepala Divisi Kampanye Walhi Yogyakarta, Elki Setyo Hadi menjelaskan puluhan titik tambang telah mengubah kondisi sungai dan merusak infrastruktur publik.
“Penambangan pasir bukan hanya soal ekonomi lokal, tapi soal perubahan morfologi sungai, penurunan muka air tanah, dan meningkatnya risiko banjir yang ditanggung warga,” ucap dia.
Sementara di Jawa Timur, kerusakan kawasan hulu dan pesisir berjalan bersamaan. Direktur Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono menyoroti hilangnya ratusan hektar hutan di hulu DAS Brantas, proyek panas bumi di kawasan hutan, serta menyusutnya Mangrove di pesisir. Pembangunan masih melihat alam sebagai ruang ekonomi semata.
Baca juga: Diet Karnivora Tidak Aman, Ini Risikonya
Padahal hutan, mata air, dan Mangrove adalah penyangga keselamatan warga. Ketika semua itu rusak, bencana tinggal menunggu waktu,” kata dia.
Melalui diskusi ini, Walhi menegaskan perlu perubahan arah pembangunan di Pulau Jawa. Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Wahyu Eka Styawan mengatakan saat ini perlu mendorong pemulihan melalui tata kelola ruang yang berkeadilan, dengan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja dan rencana pembangunan nasional.
Selain itu, perlu juga memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan industri ekstraktif, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir sebagai penyangga kehidupan.
Pendekatan teknokratik jangka pendek tidak cukup, apabila tidak disertai perbaikan struktural dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan. Tentunya tanpa perubahan mendasar, bencana akan terus berulang dan menjadi bagian dari keseharian warga.
“Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi pijakan utama pembangunan di Pulau Jawa,” tutup Wahyu. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post