Pertemuan tersebut membahas tujuh resolusi. Meliputi resolusi terkait pasar energi di Asia, resolusi isu lingkungan, resolusi urusan keuangan dalam upaya memastikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi, resolusi pemberantasan kemiskinan, resolusi peran parlemen dan SDGs, resolusi air dan sanitasi, hingga resolusi inisiatif pembiayaan iklim di Asia.
Baca Juga: Masyarakat Adat di Boven Digoel Tolak Izin Usaha Sawit di Hutan Adat Papua
DPR menyoroti tiga hal dalam pembahasan resolusi isu lingkungan di APA. Pertama, komitmen negara maju dalam pembiayaan iklim. Kedua, perlunya upaya untuk memberi contoh (lead by example). Ketiga, perlu integrasi demokrasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Prinsip 10 Deklarasi Rio dalam proses legislasi dan kebijakan.
Dalam resolusi isu lingkungan, Mardani menambahkan ada banyak hal yang memerlukan peran terdepan dan kepemimpinan dari negara maju. Terlebih hal-hal tersebut telah termaktub dalam Perjanjian Paris.
“Sebagai contoh adalah terkait gaya hidup berkelanjutan dan pola berkelanjutan dari konsumsi dan produksi yang menurut Perjanjian Paris pelaksanaannya perlu mendapatkan contoh dari negara maju,” saran dia dalam resolusi.
Baca Juga: Penanganan Warga Terdampak Bencana Sukabumi, Pengungsian Terpusat hingga Psikososial
UNEP Adaptation Gap Report 2023 mencatat, bahwa berdasar kebutuhan, estimasi dana yang diperlukan untuk adaptasi berada di kisaran US$ 215 miliar hingga US$ 387 miliar per tahun. Namun, data menemukan sekira rentang US$ 194 – US$ 366 miliar per tahun merupakan catatan kesenjangan pembiayaan iklim khususnya adaptasi.
Siapkan tenaga kerja energi hijau
Dalam isu tenaga kerja, organisasi buruh dunia (International Labour Organization/ILO) memperkirakan ada potensi global sekira 24 juta pekerjaan baru dalam bidang ekonomi hijau pada 2030. Laporan ILO World Employment and Social Outlook pada 2018 memberikan catatan potensi global tersebut dapat terwujud asal kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran.
BKSAP DPR menekankan pentingnya Asia untuk berfokus pada peningkatan keahlian dalam pengembangan energi hijau. Dengan memberi perhatian lebih dan investasi pada pengembangan keahlian energi hijau, Asia dapat menjadi pasar tenaga kerja terdepan yang siap diserap industri energi terbarukan.
Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi, Pakar Dorong Mitigasi Berbasis Sains
“Penyiapan pasar tenaga kerja untuk energi terbarukan dengan meningkatkan kepakaran hingga keterampilan para tenaga teknis, ahli hingga peneliti dalam industri energi terbarukan dapat menjadi penopang upaya negara-negara di Asia yang berjibaku mengurangi tingkat pengangguran,” urai Mardani.
Delegasi DPR RI bersama parlemen dari 15 negara bertemu di Bahrain untuk mendiskusikan beragam isu pembangunan berkelanjutan. Sekaligus dengan sejumlah resolusi yang berfokus pada isu energi, perubahan iklim, hingga lingkungan. DPR RI didapuk sebagai Wakil Ketua Komisi APA.
DPR diwakili Delegasi dari BKSAP yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar). [WLC02]
Sumber: DPR
Discussion about this post