Jumat, 20 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Pemerintah Pilih Kebijakan Ekonomi Ekstraktif, Untung Tapi Merusak Lingkungan

Senin, 18 September 2023
A A
Ilustrasi pertambangan. Foto keesstes/pixabay.com.

Ilustrasi pertambangan. Foto keesstes/pixabay.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, baik hayati maupun non hayati ternyata menimbulkan polemik terkait distribusi dan pemanfaatannya. Pemerintah berperan untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam dan prioritas pembangunan yang ingin diraih. Ironinya, hasil ekstraksi dan pemanfaatan SDA dinilai belum bisa mensejahterakan rakyat sepenuhnya.

“Kita terbiasa dengan jumlah (melimpah) itu dan tanpa sadar bisa habis. Kita juga banyak menggunakan sumber daya alam non hayati. Penggunaannya banyak menimbulkan kerusakan pada sumber daya lainnya,” ucap Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI Ismid Hadad saat memberikan pengantar diskusi buku “Analisis Kebijakan Tata Kelola Sumber Daya Alam” karya Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Prof. Hariadi Kartodiharjo yang digelar Social Research Center Fisipol UGM dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM pada 14 September 2023. Diskusi tersebut membongkar berbagai sudut pandang dalam penerapan kebijakan sumber daya alam di Indonesia.

Menurut Ismid, tujuan pembangunan yang dicanangkan pemerintah masih mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja. Berbagai kebijakan terkesan terburu-buru dan belum matang, hingga menyebabkan tidak adanya aspek keberlanjutan.

Baca Juga: Krisis Iklim, Jokowi Minta Pengusaha Tanam Pohon di Area Bekas Tambang

“Pemerintah kita lebih suka melakukan kebijakan ekonomi ekstraktif, ya. Jadi, mengutamakan sumber daya tambang dan migas, dibanding merawat sumber daya alam hayati untuk masa depan. Karena dinilai lebih menguntungkan, tapi juga lebih cepat membuat bumi rusak,” imbuh Ismid.

Padahal yang paling penting adalah sumber daya alam hayati dan keanekaragaman hayati terus berlangsung,. Buku yang turut disponsori oleh Yayasan KEHATI tersebut mengupas tuntas berbagai sudut pandang implementasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Terlebih pemanfaatan SDA ekstraktif yang mengundang banyak modal asing untuk masuk, juga menambah potensi kerusakan alam yang tidak bertanggung jawab.

Peneliti Institute for Research of Empowerment, Dinda Ahlul Latifah menambahkan saat ia melakukan survei ke desa-desa sebagai peneliti telah menyadari banyak ketimpangan, khususnya akibat alih fungsi lahan. Ketika pemerintah atau swasta membeli tanah dari masyarakat dan menyebabkan tempat tinggal mereka harus direlokasi, yang didapat masyarakat tidak setimpal. Ia mencontohkan, sebelumnya di desa mereka memiliki rumah dengan pelataran dan kebun yang luas. Ketika direlokasi, yang mereka dapatkan hanya rumah berukuran kecil dan tidak memiliki lahan.

Baca Juga: Solidaritas Nasional untuk Rempang: Peristiwa Rempang 7 September Pelanggaran HAM

“Lalu, bagaimana persoalan desa ini bisa teratasi,” tanya Dinda.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Fisipol UGMkebijakan ekonomi ekstraktifkerusakan lingkunganobjek wisatapemerintah IndonesiaYayasan KEHATI

Editor

Next Post
Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Yonvitner. Foto hacipb.or.id.

Yonvitner: Mangrove Ibarat Ibu yang Diperlukan untuk Mengasuh Banyak Anak

Discussion about this post

TERKINI

  • Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto Stephen ​Belcher/WWF.Menyelamatkan Badak Jawa Harus dengan Menjaga Masa Depan Ekosistemnya
    In Lingkungan
    Jumat, 20 November 2026
  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis di Aceh dan Sumatra dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, 19 November 2026. Foto Dok. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh, Tetapkan Status Bencana Nasional Sekarang Juga
    In News
    Jumat, 20 November 2026
  • Pangan nabati yang bebas gluten. Foto Dok. Nabati Nusantara.Inovasi Kuliner untuk Pariwisata yang Inklusif dengan Diet Vegetarian, Vegan dan Bebas Gluten
    In Traveling
    Jumat, 20 November 2026
  • Salah satu lokasi karst di KBAK Gunung Sewu, Gunungkidul, DIY yang rusak karena ditambang. Foto jogja.walhi.or.idMerusak Bukit Karst, TAPaK Gunungsewu Ajukan Keberatan Kepada Gubernur DIY dan Bupati Gunungkidul Soal On The Rock
    In Lingkungan
    Kamis, 19 November 2026
  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media