Sabtu, 21 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Pemerintah Pilih Kebijakan Ekonomi Ekstraktif, Untung Tapi Merusak Lingkungan

Senin, 18 September 2023
A A
Ilustrasi pertambangan. Foto keesstes/pixabay.com.

Ilustrasi pertambangan. Foto keesstes/pixabay.com.

Share on FacebookShare on Twitter

Begitu pula dengan kebijakan bantuan desa ataupun pemberdayaan desa, masyarakat justru semakin tereksploitasi. Banyak program pengembangan desa pariwisata yang menghasilkan desa-desa dengan ciri khas tertentu sebagai objek pariwisata. Hal tersebut justru menyebabkan pertumbuhan desa tidak tumbuh secara organik. Desa tidak difungsikan sebagaimana mestinya, melainkan dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menghilangkan berbagai karakteristik pedesaan.

“Kami sebagai kaum muda juga tertekan. Banyak lahan dikuasai industri, tanah-tanah kami direlokasi. Banyak yang mendesak kaum muda untuk bisa membeli tanah. Bagaimana kita bisa mendapat tanah kalau semuanya didominasi industri?” tanya Dinda.

Belum lagi banyak kasus pengalihan lahan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi saja, tapi menghilangkan aspek budaya, spiritual, karakter asli dari adanya lahan tersebut.

Baca Juga: Siap Siaga, September Rawan Karhutla

Dinda menambahkan buku tersebut juga menjelaskan tentang cara pandang positivistik. Bahwa sekarang sudah ada banyak program pembangunan desa. Tapi desa hanya dipandang sebatas bagian dari kolektifnya saja. Jadi, masalah setiap desa dianggap sama, obatnya sama.

“Kami melihat banyak perubahan yang dianggap sebagai pengembangan desa, seperti digitalisasi desa, desa pintar, dan lain-lain. Padahal, masalah mereka sebenarnya bukan itu, tapi hal itu bahkan dipandang cukup,” papar Dinda.

Hariadi juga menyoroti bagaimana kebijakan tersebut dapat bermuara pada kemakmuran rakyat. Kenyataannya, eksploitasi sumber daya alam dan lahan di pedesaan belum mampu memakmurkan masyarakat. Padahal lahan tersebut sudah dimiliki dan dirawat secara turun temurun, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Setidaknya, masyarakat harus memiliki hak untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran atas lahan. [WLC02]

Sumber: UGM

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: Fisipol UGMkebijakan ekonomi ekstraktifkerusakan lingkunganobjek wisatapemerintah IndonesiaYayasan KEHATI

Editor

Next Post
Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Yonvitner. Foto hacipb.or.id.

Yonvitner: Mangrove Ibarat Ibu yang Diperlukan untuk Mengasuh Banyak Anak

Discussion about this post

TERKINI

  • Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto Stephen ​Belcher/WWF.Menyelamatkan Badak Jawa Harus dengan Menjaga Masa Depan Ekosistemnya
    In Lingkungan
    Jumat, 20 November 2026
  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis di Aceh dan Sumatra dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, 19 November 2026. Foto Dok. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh, Tetapkan Status Bencana Nasional Sekarang Juga
    In News
    Jumat, 20 November 2026
  • Pangan nabati yang bebas gluten. Foto Dok. Nabati Nusantara.Inovasi Kuliner untuk Pariwisata yang Inklusif dengan Diet Vegetarian, Vegan dan Bebas Gluten
    In Traveling
    Jumat, 20 November 2026
  • Salah satu lokasi karst di KBAK Gunung Sewu, Gunungkidul, DIY yang rusak karena ditambang. Foto jogja.walhi.or.idMerusak Bukit Karst, TAPaK Gunungsewu Ajukan Keberatan Kepada Gubernur DIY dan Bupati Gunungkidul Soal On The Rock
    In Lingkungan
    Kamis, 19 November 2026
  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media