Wanaloka.com – Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bukit Rakutak Sauyunan, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bekerjasama mengelola komoditas kopi melalui pembangunan rumah produksi kopi yang dimulai sejak bulan Desember 2022–Januari 2023. Mereka memanfaatkan lahan seluas 1.144 Ha yang melingkupi Desa Ibun dan Desa Neglasari Kecamatan Ibun serta Desa Nagrak, Dukuh, Cikawao, Sukarame, dan Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.
Lahan tersebut dimanfaatkan melalui Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk KTH Mulya Tani pada 4 September 2017. IPHPS itu bernomor SK.4616/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 j.o SK.3868/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017. Pemanfaatan areal perhutanan sosial tersebut merupakan upaya masyarakat bersama lembaga pendamping untuk pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat, baik pada sisi tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsinya.
Baca Juga: Mochammad Lazuardi, Ciptakan Drench untuk Memudahkan Hewan Minum Obat
Pemilihan pendirian rumah produksi kopi di area perhutanan sosial, menurut Ketua KUPS Bukit Rakutak Sauyunan, Amir karena tanaman kopi merupakan komoditas yang telah lama dibudidayakan dan dikelola masyarakat di bentangan lahan Rakutak Kamojang, Kabupaten Bandung. Bahkan kopi terbukti menjadi salah satu pendukung ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di kawasan tersebut.
“Jadi peresmian rumah produksi kopi ini diharapkan juga dapat membantu masyarakat, khususnya anggota kelompok perhutanan sosial KTH Mulyatani untuk mendapat nilai dan manfaat lebih. Juga dapat meningkatkan kesejahteraan,” kata Amir.
Baca Juga: NTT Rawan Bencana, BMKG Siapkan Pelayanan Terpadu dan Radar Cuaca
Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI, Roni Usman menambahkan peresmian rumah produksi kopi oleh masyarakat dan lembaga pendamping tersebut diharapkan semakin mensolidkan kerja untuk terwujudnya hutan lestari dan rakyat sejahtera.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W. Paendong pun mengingatkan agar rumah produksi kopi itu dapat memperkuat pengetahuan dan praktik ekonomi yang adil dan lestari. Sebab di tengah kondisi krisis ekologis yang terjadi saat ini harus mampu menjawab dengan solusi berupa praktik usaha ekonomi yang tidak ekstraktif.
Baca Juga: MOU KLHK dan Yayasan ARSARI Djojohadikusumo untuk Keanekaragaman Hayati
“Harapannya, kelompok ini dapat menjadi contoh. Bahkan champion bagi kelompok masyarakat lain,” harap Meiki.
Pendapatan Petani Naik Tiga Kali Lipat
Sementara pada 31 Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pelaku perhutanan sosial (PS) di Istana Merdeka, Jakarta. Mereka yang hadir antara lain berasal dari Gema Perhutanan Sosial, AP2SI, Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Arupa.
Para pelaku perhutanan sosial menyampaikan program perhutanan sosial telah memberi dampak signifikan bagi para petani. Perwakilan Gema Perhutanan Sosial, Prof. San Afri Awang menjelaskan, berdasarkan riset di beberapa daerah, petani yang mendapatkan program perhutanan sosial bertambah luasan lahan garapannya.
Discussion about this post