Apalagi sekitar 96 persen bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat.
“Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Ossy dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.
Ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Di antaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Baca juga: Kaoem Telapak Luncurkan Platform Pemantauan Kehutanan
Selain itu, tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri.
Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Ossy, implementasi perencanaannya bukanlah hal mudah. Ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan.
“Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” ungkap dia.
Baca juga: Gempa Laut Banda 5,0 Magnitudo Dipicu Deformasi Batuan Dalam Lempeng
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. Semisal, ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko.
Perkuat mata rantai bencana
Belajar dari kejadian banjir di Jabodetabek pada awal Maret lalu, menurut Dwikorita diperlukan mata rantai kebencanaan yang kokoh dan solid di Indonesia. Mata rantai kebencanaan di Indonesia terdiri dari tiga tahap. Pertama, BMKG di hulu sebagai pemberi informasi peringatan dini. Kedua, pemerintah daerah, BNPB, Badan SAR, media massa, TNI, Polri, dan komunitas sebagai interface. Ketiga, masyarakat di hilir.
“Sebagai mata rantai bencana di Indonesia, BMKG tidak bisa bertindak sendirian. Kami membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak. Kolaborasi menjadi penting agar seluruh pemangku kepentingan mampu bergotong royong sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga informasi sampai ke masyarakat,” papar dia.
Baca juga: Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Tahap B Dilanjutkan
Ia mengajak seluruh pihak untuk berupaya melakukan pendekatan dan aksi yang berbeda dari yang sudah dilakukan. sebab perubahan iklim telah memasuki tahap kritis. Cara yang digunakan harus berbeda dan jangan sampai dibiarkan begitu saja karena potensi bencana mungkin saja akan lebih sering terjadi dari seharusnya.
“Pola pikir, pandangan, dan persepsi kami juga harus berbeda, bukan persepsi tunggal hanya ego kami saja. Untuk menjadi sukses, kami harus melakukan aksi nyata sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Intinya, semua dilakukan demi keselamatan masyarakat,” ujar dia.
BMKG mencatat, data fenomena cuaca ekstrem di Indonesia per 1 Januari-17 Maret 2025 jumlahnya mencapai 1.891 kejadian. Dengan rincian, puting beliung 43, angin kencang 400, hujan lebat 1.182, petir 55, dan hujan es 11 kejadian.
Baca juga: Ada Alih Fungsi Tak Terkendali di Kawasan Hutan Hulu DAS Jabodetabek
Adapun dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem tersebut sampai hari ini telah mengakibatkan banjir sebanyak 721, pohon tumbang 371, tanah longsor 374, bangunan rusak 553, dan gangguan transportasi sebanyak 567. Di sisi lain, akibat cuaca ekstrem tersebut jumlah korban jiwa/luka mencapai 115 orang dan ribuan orang lainnya terdampak.
Terbaru, pada awal Maret 2025, masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Banten (Jabodetabek) baru saja mengalami bencana kebanjiran akibat hujan lebat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak lebih dari 37 ribu kepala keluarga terdampak banjir di Jabodetabek.
Hasil analisis BMKG, potensi cuaca esktrem di wilayah Indonesia terjadi akibat dinamika atmosfer yang terus terjadi dan munculnya bibit siklon di dekat wilayah Indonesia. Oleh karenanya, curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai terutama di wilayah yang rentan terdampak cuaca ektrem. [WLC02]
Sumber: BMKG, Kementerian ATR/BPN
Discussion about this post