Isu krisis iklim yang paling banyak ditemukan responden di media sosial, meliouti Instagram (39,3 persen), YouTube (20,6 persen) dan X/Twitter (19,2 persen). Setelah media sosial, berita di televisi lumayan mendapat porsi isu ini dibanding media cetak. Sebagian besar responden pun mengaku sering terpapar informasi tentang krisis iklim, tetapi hanya sebagian kecil yang mencari informasi atau ingin mengetahui lebih lanjut isu krisis iklim.
Keberadaan penyangkal krisis iklim dalam platform tersebut mengalami perubahan perilaku. Sepaham dengan Novi, Septiaji Eko Nugroho selaku Chairman Mafindo (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia) menerangkan, kelompok penyangkal krisis iklim semakin pintar memaparkan opininya.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Antisipasi Cuaca Ekstrem Hari Pencoblosan Pemilu 2024
“Ada paradigma menarik dari the climate change denier itu mulai bergeser. Kalau dulu mereka benar-benar tidak sepakat dengan krisis iklim. Sekarang, dia lebih licin lagi bisa jadi menerima krisis iklim, tapi dia menganggap solusi scientist ini tidak bekerja,” ucap dia.
Menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, misinformasi perubahan iklim terjadi bukan hanya karena paparan informasi yang salah pada publik. Melainkan juga akibat banyak kepentingan politik global.
“Substansi informasi dan pemahaman itu dirancang untuk memahami sesuatu yang salah agar mendapat dukungan politik dalam pembicaraan iklim secara global,” kata Zenzi.
Contohnya, negara-negara industri mengalami perdebatan yang tajam dengan negara selatan, termasuk Indonesia. Bahwa perubahan iklim diakibatkan dua emisi terbesar, satu emisi industri dan emisi deforestasi. Negara industri mengakui kegiatan industri mereka melepas banyak emisi karbon. Namun mereka menyangkal solusi dari krisis iklim ini adalah menurunkan emisi dari industrinya. [WLC02]
Sumber: UGM
Discussion about this post