Wanaloka.com – Organisasi pecinta alam anggota lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) region Sumatra dan Jawa secara resmi mendeklarasikan terbentuknya Desk Disaster Walhi Region Sumatra dan Jawa di Kaki Gunung Gede Pangrango, Selasa, 4 Agustus 2026. Ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat peran organisasi pecinta alam Walhi dalam menghadapi krisis ekologis yang semakin meningkat.
Deklarasi ini berangkat dari kesadaran bahwa berbagai bencana yang selama ini dilabeli sebagai “bencana alam” sesungguhnya merupakan bencana ekologis yang lahir dari akumulasi kerusakan lingkungan, tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif, serta kebijakan pembangunan yang mengabaikan keselamatan rakyat.
“Narasi “bencana alam” tidak boleh lagi digunakan untuk menutupi akar persoalan maupun menghilangkan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat,” tegas Zakaria dari Mitapasa Jawa Tengah.
Berbagai bencana yang terus terjadi tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau semata-mata sebagai bencana alam. Banjir, tanah longsor, kekeringan, abrasi, dan berbagai bencana hidrometeorologi lainnya merupakan cerminan dari krisis ekologis yang semakin nyata akibat kerusakan lingkungan, tata ruang yang mengabaikan daya dukung ekosistem, serta pembangunan yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat.
Menurut dia, yang perlu dipertanyakan bukanlah hujan atau kemarau, melainkan mengapa setiap kali proses alam terjadi, rakyat selalu menjadi pihak yang paling terdampak. Selama akar persoalan berupa kerusakan ekologis dan tata kelola lingkungan yang buruk tidak diselesaikan, bencana akan terus berulang.
Atas dasar itu pula, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan dan praktik yang memperbesar risiko bencana, mengevaluasi tata kelola ruang dan sumber daya alam, memperkuat upaya mitigasi berbasis masyarakat, serta memastikan pemulihan pascabencana dilakukan dengan memulihkan ekosistem sekaligus melindungi hak- hak masyarakat terdampak.
“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Keadilan ekologis harus menjadi arah Pembangunan,” tegas dia.
Sebagai komunitas yang memiliki kedekatan dengan bentang alam, organisasi pecinta alam menyaksikan secara langsung perubahan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan ekologis. Atas dasar itu, Desk Disaster Walhi Region Sumatra dan Jawa dibentuk sebagai ruang bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis komunitas, mempercepat respon terhadap masyarakat terdampak, mendorong pemulihan yang adil dan partisipatif, serta memperjuangkan keadilan ekologis.
Desk Disaster Walhi Region Sumatra dan Jawa juga menegaskan masyarakat bukan sekadar objek dalam penanganan bencana, melainkan subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, dan kapasitas untuk menjaga serta memulihkan ruang hidupnya. Kebijakan penanggulangan bencana harus berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.
“Sebagai bagian dari generasi perempuan muda, kami tumbuh di tengah krisis ekologis yang semakin nyata. Banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kabut asap bukan lagi peristiwa yang datang sesekali, melainkan ancaman yang terus berulang. Yang lebih mengkhawatirkan, publik perlahan dipaksa menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah bencana hanyalah konsekuensi alamiah dari letak geografis Indonesia. Padahal, banyak bencana yang terjadi hari ini merupakan dampak dari kerusakan ekologis dan tata kelola lingkungan yang buruk,” papar Suci Indah Sari dari Masopala Sumatra Selatan.
Discussion about this post