Buku Putih PSN
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan Buku Transformasi Infrastruktur Menuju Indonesia Emas 2045: Refleksi Pelaksanaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Jokowi. Buku yang dibedah pada 14 September 2023 itu merupakan inisiasi Kementerian Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berisi dokumentasi berbagai capaian, masalah dan isu-isu terkait PSN. Penyusunan buku melibatkan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Ikatan Alumni Universitas Padjajaran (IKA Unpad), IIGF Institute serta Tony Blair Institute for Global Change selalui knowledge partner.
Sekretaris Pustral, Dewanti mewakili penulis menyampaikan Pustral berkontribusi terkait tema transportasi dan logistik. Transportasi memiliki peran membuka keterisolasian suatu wilayah dan menciptakan konektivitas antarwilayah. Transportasi juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi wilayah dan faktor penggerak terwujudnya tata niaga perdagangan dan industri yang efisien.
Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pembangunan infrastruktur transportasi. Seperti pada pembangunan jalan tol, infrastruktur yang terbangun belum mampu secara serta-merta memacu roda ekonomi wilayah di sekitarnya.
Baca Juga: Catatan Masyarakat Sipil: G20 Menambah Utang Baru Demi Transisi Energi
“Fasilitas transportasi pelabuhan yang bernilai ekonomi tinggi juga belum diimbangi pengembangan wilayah hinterland-nya,” ujar Dewanti.
Ia menilai terdapat keterbatasan SDM yang berkompeten dengan standar global untuk mendukung pengoperasian infrastruktur terbangun di daerah khususnya pada pengembangan bandara. Penyediaan sarana transportasi massal kereta api juga dirasakan belum cukup menarik sebagai backbone mobilitas penumpang dan barang. Selain itu, secara umum keragaman karakteristik geografi dan spasial yang membutuhkan penanganan spesifik.
Regulasi PSN
PSN adalah proyek yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan proyek-proyek yang masuk kategori PSN yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Haryono Budi Santosa: Limbah Nuklir Fukushima Aman Dibuang ke Laut
Pelaksanaan PSN memerlukan percepatan. Kemudian disusun regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani Jokowi pada tanggal 8 Januari 2016.
Pemerintah melalui KPPIP menugaskan untuk melakukan pemantauan kemajuan PSN dan melakukan evaluasi atas usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 kali sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
Pada perubahan keempat daftar PSN tersebut, terdapat penambahan proyek dan perubahan ruang lingkup program PSN tanpa ada proyek yang dikeluarkan. Selama rentang waktu 8 tahun telah banyak capaian program yang telah diraih meskipun belum semua target dapat dicapai. [WLC02]
Sumber: BPMI Setpres, BMKG, UGM
Discussion about this post