Wanaloka.com – Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan kawasan Raja Ampat tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional #saverajaampat. Menurut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, keseimbangan antara ekonomi dan ekologi penting ditekankan dalam pembangunan, khususnya pariwisata.
“Kami ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Widiyanti dalam rapat kordinasi lintas sektor di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Beberapa langkah konkret yang diklaim Kementerian Pariwisata telah dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat meliputi:
Baca juga: Tambang Nikel di Raja Ampat, Ini Respons Tiga Menteri Soal Perizinan
Pertama, kunjungan dan dialog DPR bersama masyarakat
Kementerian Pariwisata bersama anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Baca juga: Area Tambang Gunung Kuda Labil, Operasi Pencarian Korban Longsor Dihentikan
Hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR. Selain itu, Komisi VII juga meminta evaluasi izin tambang dari pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
Discussion about this post