Komnas HAM Menduga Kuat Ada Pelanggaran HAM Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat
Wanaloka.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat kuat terjadi pelanggaran HAM dalam bidang lingkungan hidup akibat ...
Read moreWanaloka.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat kuat terjadi pelanggaran HAM dalam bidang lingkungan hidup akibat ...
Read moreWanaloka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyempatkan singgah ke tambang nikel PT GAG Nikel (PT ...
Read moreWanaloka.com - Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan kawasan Raja Ampat tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional ...
Read moreWanaloka.com – Dua legislator Komisi VII DPR RI, Novita Hardini dan Evita Nursanty menegaskan penolakannya terhadap aktivitas pertambangan nikel di ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto melontarkan kritikan keras atas kebijakan Pemerintah membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada ...
Read moreWanaloka.com - Komisi VII DPR meminta penghentian sementara operasional smelter atau perusahaan pengolah nikel, PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) ...
Read moreWanaloka.com - Perubahan Rencana Umum Ketenagalistirkan Nasional (RUKN) mengutamakan penyediaan tenaga listrik berbasis berbasis EBT untuk menurunkan emisi gas buang ...
Read moreWanaloka.com - Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi motor dan mobil listrik bukan merupakan langkah jitu ...
Read more
Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Sampah dan Air Bersih Dampak Godzilla El Niño 2026
Mengenal Virus Hanta Tipe HFRS di Indonesia dan Tipe HPS di Kapal Pesiar
Pendakian Gunung Dukono Ditutup April 2026, Tiga Pendaki Tewas Mei 2026
Kritik Walhi Yogyakarta, PSEL Menyeret Daerah Tergantung pada Pasokan Sampah
SIEJ: Larangan Nobar Pesta Babi Sensor Pengungkapan Peminggiran Hak Masyarakat Adat