UGM dan IPB Siapkan Langkah Penanggulangan Dampak Bencana Sumatra

Wanaloka.com – Universitas Gadjah Mada membentuk tujuh working group atau kelompok kerja lintas disiplin untuk memperkuat kontribusi dalam percepatan penanggulangan bencana hidrometeorologis di Sumatra. Inisiatif ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan penanganan bencana secara menyeluruh, dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Seluruh kerja dikonsolidasikan agar berbasis data, kajian ilmiah, dan koordinasi multipihak.

“Kami membentuk Emergency Response Unit ini agar ilmu ikut memastikan ketepatan keputusan, percepatan pemulihan, serta dukungan kesehatan dan sosial bagi penyintas,” jelas Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia di Selasar Balairung, Selasa, 23 Desember 2025.

Tim Kelompok Kerja 1 berfokus pada tanggap darurat dengan perhatian utama pada sivitas akademika dan warga terdampak bencana. Tim ini melakukan pendataan lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sejak fase awal kejadian.

Bantuan diarahkan pada pemenuhan logistik, dukungan hunian sementara, serta asesmen lanjutan bagi kelompok rentan. Langkah tersebut dirancang agar perlindungan dapat segera diaktifkan tanpa menunggu fase berikutnya.

“Kami menyiapkan bantuan makan, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan agar perlindungan bagi warga terdampak dapat segera berjalan,” tutur Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Danang Sri Hadmoko.

Kelompok Kerja 2 berfokus pada percepatan respons lapangan dengan mengembangkan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan. Geoportal ini memuat peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta prioritas distribusi bantuan.

Standar data minimum dan mekanisme kendali mutu disiapkan agar informasi yang digunakan konsisten dan akurat. Sistem satu pintu ini ditujukan untuk menghindari duplikasi data lintas lembaga. Dosen GeografI UGM, Prof. Djati Mardiatno menekankan akses data yang terbuka akan mempercepat pengambilan keputusan dalam penganganan penanggulangan bencana.

“Geoportal kami rancang agar peta tanggap darurat dapat diakses bersama dan digunakan secara cepat serta akurat,” jelas dia.

Tim Kelompok Kerja 3 menguatkan dasar ilmiah penanggulangan bencana melalui kajian kebencanaan terintegrasi. Tim ini menilai bencana dipengaruhi interaksi hujan ekstrem, degradasi lingkungan, serta aktivitas manusia.

Pendekatan multibahaya dikembangkan agar peta risiko bersifat adaptif dan relevan dengan dinamika lapangan. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan peringatan dini dan perencanaan pembangunan. Perwakilan tim, Sigit Heru Murti Budi Santosa menyampaikan integrasi data menjadi kunci mitigasi yang lebih kuat.

“Kami mendorong peta risiko adaptif yang mengintegrasikan dinamika alam dan aktivitas manusia sebagai dasar mitigasi berkelanjutan,” kata Sigit.

Dari sisi kebijakan, Kelompok Kerja 4 bertugas memetakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi mitigasi bencana yang relevan dengan kondisi Sumatra. Tim ini melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat pendekatan berbasis ekosistem.

Sinkronisasi kebijakan dengan tantangan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Hasil kajian diarahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Perwakilan tim, Wirastuti Widyatmanti menegaskan pentingnya pergeseran paradigma kebencanaan.

“Penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan dukungan data, kapasitas, dan kebijakan yang selaras,” kata dia.

Kelompok Kerja 5 menangani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip membangun lebih aman dan berkelanjutan. Penyintas ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pemulihan hunian dan lingkungan. Pemanfaatan material lokal didorong agar ramah lingkungan serta mudah direplikasi masyarakat.

Ketua tim, Ashar Saputra menjelaskan pihaknya menyiapkan menyiapkan konsep hunian sementara atau untara untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak selama masa transisi. Huntara dirancang berbasis keluarga agar penyintas dapat kembali pada ritme kehidupan sehari-hari yang lebih manusiawi dibandingkan tinggal di tenda darurat.

Teknologi konstruksi dibuat sesederhana mungkin sehingga dapat dibangun secara gotong royong dengan memanfaatkan material kayu yang tersedia di sekitar lokasi terdampak. Desain hunian ini juga memungkinkan bangunan dipindahkan ketika lokasi hunian tetap telah ditetapkan tanpa menimbulkan beban lingkungan baru.

“Hunian transisi kami rancang sederhana agar bisa dibangun penyintas sendiri dan dipindahkan saat lokasi aman telah ditetapkan,” jelas Ashar.

Sebagai bagian dari pemulihan awal, Kelompok Kerja 6 mengirim tim medis ke wilayah terdampak sejak awal Desember 2025. Tim membantu mengaktifkan kembali layanan rumah sakit yang sempat kolaps serta mendukung puskesmas di daerah terdampak.

Ketua Tim, Sudadi menyampaikan saat ini penanganan penyakit kulit dan diare menjadi fokus seiring persoalan sanitasi dan kualitas air. Selain itu, dukungan infrastruktur air bersih juga disiapkan untuk fasilitas kesehatan dan warga. Disamping memperluas layanan kesehatan secara bertahap,

“Kami menurunkan tim lengkap dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi,” tutur Sudadi.

Dukungan kesehatan mental dan psikososial turut menjadi bagian penting dalam respons bencana. Tim ini menekankan bahwa reaksi emosional penyintas merupakan respons wajar terhadap situasi ekstrem. Pendekatan Mental Health and Psychosocial Support dilakukan melalui pelatihan relawan dan koordinasi lintas organisasi.

Fokus diarahkan pada pemulihan keseharian anak dan keluarga terdampak. Ketua Tim Psikososial, Diana Setiyawati menegaskan pentingnya pendekatan terpadu.