Fakta di lapangan menunjukkan model pembangunan saat ini justru membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Masyarakat tidak menerima manfaat apa pun selain limbah, bencana ekologis, penggusuran dan pemiskinan struktural. Industri skala besar terus mengisap sumber daya alam dari kampung-kampung, lalu meninggalkan dampak kerusakan yang mendalam bagi komunitas di tingkat tapak.
Presiden harus berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia dan kedaulatan ruang hidup rakyat.
“Jangan lagi mengejar angka imajiner jika taruhannya adalah masa depan bumi dan rakyat Indonesia,” tegas Boy.
Walhi meminta Presiden untuk mengubah arah ekonomi Indonesia dengan menghentikan obsesi terhadap capaian pertumbuhan. Selain itu, Presiden harus mengubah secara mendasar arah kebijakan ekonomi Indonesia dari yang semula bergantung pada ekonomi ekstraktif menjadi strategi ekonomi yang bertumpu pada keberlanjutan dan well-being.
Perubahan ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam (rights of nature), hak antargenerasi (intergenerational rights), serta penguatan ekonomi rakyat secara langsung dan perlindungan terhadap ekosistem. Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post