Wanaloka.com – Dalam penutupan Mubes dan Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo Subiyanto menyatakan keheranannya terhadap anomali pertumbuhan ekonomi lima persen yang diiringi peningkatan kemiskinan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan, kondisi tersebut bukanlah kebetulan atau misteri ekonomi. Sebaliknya, itu merupakan konsekuensi logis dari model ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan serta merampas ruang hidup rakyat.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menegaskan, seharusnya keheranan itu dijawab dengan keberanian untuk membongkar indikator pembangunan yang selama ini dijadikan acuan. Sebab pertumbuhan lima persen yang selalu dipamerkan setiap kuartal hanyalah angka imajiner dan abstraksi statistik yang terputus dari realitas kehidupan rakyat di tingkat tapak.
“Angka pertumbuhan lima persen, bahkan target delapan persen itu bersifat imajiner,” tegas Boy.
Sebab perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berfokus pada akumulasi modal, yaitu seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi. Aktivitas seperti pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit kerap dianggap sebagai prestasi ekonomi.
Padahal aktivitas tersebut mengabaikan keberlanjutan ruang hidup rakyat dan ekosistem. Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi.
Walhi menilai pernyataan Prabowo yang menyebut sistem di Indonesia keliru dan kekayaan negara mengalir ke luar merupakan pengakuan empiris atas kegagalan pendekatan ekonomi selama ini. Pemerintah selama ini beranggapan pemberian karpet merah kepada investasi ekstraktif skala besar secara otomatis akan meneteskan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah. Kenyataannya, asumsi tersebut terbukti gagal total.
Discussion about this post