Walhi Sulawesi Desak Penghentian Investasi Kendaraan Listrik yang Merusak Hutan

“Yang paling buruk di Sulawesi Tengah saat ini, tambang dan pembangunan pabrik peleburan niken telah menciptakan konflik agraria,” ungkap Sunardi.

Baca Juga: Penting, Pertolongan Pertama Psikologi Penyintas Pasca Bencana

Di Kabupaten Morowali Utara, sawah dan kebun petani diambil paksa perusahaan tanpa konsultasi dan kompensasi. Masyarakat harus hidup tanpa tanah yang merupakan satu-satunya sumber penghidupannya. Perluasan pertambangan nikel di Pulau Sulawesi menjadi malapetaka bagi masyarakat, khususnya petani dan perempuan.

Terlepas dari dampak besar tambang dan smelter nikel terhadap hutan, sungai, pesisir, dan masyarakat di Pulau Sulawesi, Aliansi Sulawesi yakin bahwa nikel, baterai, dan kendaraan listrik bukanlah obat mujarab bagi krisis iklim global, karena:

Pertama, peningkatan produksi nikel di Indonesia, serta baterai dan kendaraan listrik di belahan bumi Utara, secara langsung berkontribusi terhadap rusaknya hutan hujan, khususnya di Pulau Sulawesi. Hutan hujan ini sangat penting bagi lingkungan, kehidupan masyarakat, dan iklim dunia. Hutan hujan di Pulau Sulawesi menyerap karbon yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik di Indonesia, serta industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil di belahan bumi utara.

Baca Juga: Fans Kpop Ajak Pemimpin Dunia Komitmen Lindungi Hutan, Bukan Memusnahkan

“Jadi sangat salah menyebut industri kendaraan listrik yang bahan bakunya dari perusakan hutan disebut produk ramah lingkungan dan solusi bagi perubahan iklim,” tegas Sunardi.

Kedua, 80 persen energi listrik yang menggerakkan smelter nikel di Sulawesi bersumber dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Tentu bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, bisnis ramah lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim yang saat ini sedang disuarakan para pemimpin dunia. Penggunaan tenaga batu bara di smelter sebenarnya menggandakan emisi yang terkait dengan produksi nikel.

Ketiga, peningkatan permintaan batu bara membuat produksi nikel lebih tinggi di Sulawesi sehingga mempercepat perusakan hutan di pulau-pulau lain, terutama di Kalimantan yang menjadi pusat utama kegiatan penambangan batu bara di Indonesia.

Baca Juga: Tiga Gempa Guncang Garut Malam Ini

“Selama produksi kendaraan listrik melibatkan penghancuran hutan hujan di Sulawesi dan Kalimantan dan meningkatkan emisi karbon, produk itu tidak dapat dianggap sebagai solusi perubahan iklim,” tegas Amin.

Keempat, pertimbangan terakhir adalah penggunaan energi kotor sebagai daya untuk mengisi kendaraan listrik. Selama bahan bakar fosil digunakan sebagai sumber tenaga listrik paling dominan di dunia, kerusakan lingkungan dan iklim akan terus berlanjut. Sebab semakin banyak orang menggunakan mobil listrik, tambang nikel dan batu bara akan terus menggerogoti hutan hujan. Juga semakin banyak pembangkit listrik berbahan bakar batu bara akan dibangun.

Investasi dan pembiayaan industri nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi dari hulu hingga hilir, semakin memperkuat laju kerusakan hutan hujan. Kondisi itu berkontribusi pada laju perubahan iklim yang kian mengerikan. Kehidupan masyarakat adat dan lokal yang saat ini miskin akan semakin miskin, karena sumber mata pencaharian mereka juga rusak bahkan hilang.

Baca Juga: Mengenal Sejarah Juragan Kebun Kopi Vorstenlanden Lewat Film

Untuk menyelamatkan hutan hujan yang tersisa di Indonesia dan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan masa depan anak-anak di pulau Sulawesi, Aliansi Sulawesi mewakili seluruh masyarakat, petani dan keluarga nelayan yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan industri nikel, menyerukan:

Pertama, pemimpin-pemimpin negara Group 20 khususnya Presiden Amerika, China, PM Kanada, Jepang, Inggris, Pemimpin Uni Eropa serta Kanselir Jerman untuk menghentikan dukungan investasi yang merusak hutan hujan di seluruh dunia, khususnya di Pulau Sulawesi, Indonesia.

“Kami menuntut penghentian dukungan investasi di sektor pertambangan, khususnya pertambangan nikel,” kata Sunardi.

Baca Juga: Copas, Kopi Herbal Tanpa Kafein dari Biji Pepaya

Kedua, kepada lembaga-lembaga keuangan internasional untuk menghentikan dukungan pembiayaan pada sektor pertambangan, khususnya pertambangan nikel di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan internasional harus mengalihkan pembiayaan mereka pada bisnis yang berkelanjutan, khususnya yang melindungi hutan hujan di seluruh dunia.

Ketiga, kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi untuk segera menghentikan penerbitan izin-izin usaha pertambangan, khususnya izin usaha pertambangan nikel. Juga menuntut Jokowi mencabut izin-izin pertambangan yang telah merusak hutan hujan di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Keempat, mengajak semua orang di seluruh dunia untuk mendukung Aliansi Sulawesi dan masyarakat Sulawesi untuk menghentikan perusakan hutan hujan di Indonesia, khususnya di Sulawesi.

“Melindungi hutan hujan adalah cara paling ampuh untuk melestarikan kehidupan di bumi kita,” seru Aliansi Sulawesi. [WLC02]