100 Hari Rezim Prabowo, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM Dapat Nilai Buruk

“Jadi rapor merah tim ekonomi Prabowo. Kinerja tim ekonomi belum memuaskan sehingga membuka jalan perombakan total,” kata Bhima.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar menyatakan Prabowo-Gibran harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja menteri-menteri terkait pola komunikasi dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Banyak menteri yang bermanuver sendiri, sekedar melontarkan ide tapi tidak memahami regulasi.

“Bahkan masih ada kementerian yang belum juga melantik pejabat eselonnya. Sebagian menteri sibuk sendiri dan tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal Kementerian,” ujar Media.

Sementara Peneliti Hukum dari CELIOS, Muhamad Saleh menilai performa hukum dan HAM dalam pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kinerja yang baik. Terdapat lima sorotan utama, yakni wacana pengampunan koruptor, agresivitas aparat kepolisian, multifungsi TNI, stagnasi kualitas HAM dan kebebasan sipil, ketidakefektifan regulasi dan birokrasi.

“Masalah ini menjadi alasan utama publik memberikan penilaian buruk terhadap kualitas Menteri,” kata Saleh.

Lebih lanjut Saleh memaparkan dalam hal efektivitas regulasi dan birokrasi, misalnya, selama 100 hari, Prabowo lebih sibuk dengan aturan organisasi dan kelembagaan. Sebanyak 80 UU disahkan untuk pembentukan daerah, 68 Perpres untuk organisasi kementerian, 1 Perpres terkait APBN, dan hanya 1 PP yang secara substansi berkaitan dengan penghapusan utang nelayan dan petani.

Secara keseluruhan, masyarakat mengharapkan ada perbaikan nyata dalam tata kelola anggaran, kualitas kepemimpinan, serta pencapaian program-program prioritas yang lebih optimal.

“Evaluasi pencapaian 100 hari ini dapat dimanfaatkan Prabowo untuk berbenah agar pemerintahan ini dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” tutup Saleh.

Berbasis expert judgment

Berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah lainnya yang menggunakan masyarakat awam sebagai responden, studi CELIOS ini menggunakan survei berbasis expert judgment.

Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Sebanyak 74 persen responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. Capaian program juga dinilai kurang optimal (37 persen) dan rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik (34 persen). Tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk dengan 52 persen responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan.

Studi CELIOS juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi kabinet ini termasuk kurang efektifnya kolaborasi antar lembaga (46 persen) dan minimnya intervensi di sektor ekonomi (31 persen). Banyak pihak yang menilai kabinet perlu melakukan perombakan dan pergeseran menteri, dengan 88 persen responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam reformasi TNI dan kinerja Polri yang jauh dari harapan. Masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi di kedua institusi ini. [WLC02]